THR Wajib Dibayarkan, Disnaker Laporkan Perusahaan Nakal

  • Whatsapp
THR Wajib Dibayarkan, Disnaker Laporkan Perusahaan Nakal

PAREPOS.CO.ID, PAREPARE – Jelang hari raya Idulfitri, para pekerja, karyawan, buruh, biasanya menantikan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan dari Perusahaan tempat ia bekerja, tak terkecuali di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Namun tidak semua perusahaan mau membayarkan THR karyawannya, padahal THR merupakan sesuatu yang wajib dibayarkan pihak penyedia kerja/perusahaan kepada pekerja/karyawannya. Sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2021. Surat itu mewajibkan pengusaha memberikan THR kepada para pekerja paling lambat tujuh hari sebelum lebaran.

Olehnya itu, untuk memastikan THR terbayarkan Pemerintah Kota dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare melakukan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah perusahaan yang ada di Kota Parepare.

Bacaan Lainnya

Dari hasil pantauan ke sejumlah perusahaan di Kota Parepare, mulai dari Toko Bangunan, Swalayan, Dealer Motor, hingga perusahaan makanan/minuman, semuanya bersedia memberikan hak pekerjanya berupa THR keagamaan.
Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja, Abd Latif mengatakan, sebanyak tujuh perusahaan yang dipantau langsung, untuk memastikan pemberian THR bagi para pekerja.

“Sesuai dari Menteri Ketenaga kerjaan dan sesuai surat edaran Gubernur dan Walikota Parepare terkait dengan pemberian tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan yang bersangkutan. Ini hari 7 perusahaan yang kami datangi,

“Alhamdulillah, dari pantauan kami sejauh ini, belum ada satupun yang bermasalah. Semua peursahaan bersedia memberikan THR kepada pekerjanya. Bahkan sudah ada yang memberikan lebih awal di tanggal 30 April karena mengingat kepadatan aktivitas yang dilakukan perusahaan maka dia membayar lebih awal. Ada juga yang membayar bersamaan dengan gajinya pada tanggal 5 kemarin. Jadi semuanya yang kami kunjungi tidak ada masalah,” ujar Kepala Disnaker Kota Parepare, Abdul Latif kepada awak media, Kamis, 6 Mei 2021.

Bagi perusahaan yang belum membayarkan, Pemerintah terus memantau agar melakukan pencairan sesuai aturan yang ada, bahwa 7 hari sebelum lebaran, pemberian THR sudah harus dibayarkan. Selain melakukan pemantauan langsung, kata Latif, pihaknya juga membuka posko pengaduan di Dinas Tenaga Kerja yang membidangi ketenagakerjaan, bagi pekerja yang merasa dirugikan tentu akan diproses sesuai ketentuan yang ada dengan memberi tindakan berupa sanksi kurungan dan sanksi administrasi bagi perusahaan.

“Bagi perusahaan yang terdampak pandemi, bisa menunda daripada pembayaran dan akan kita berikan pernyataan kepada perusahaan tersebut, kapan dia harus bayar untuk memperoleh haknya daripada pekerja tersebut. selama kita jalan pemantauan belum ada satupun yang akan menunda atau tidak setuju terkait pemberian THR ini. Jadi posko dibuka sampai lebaran, karena jangan sampai ada masyarakat yang baru sempat mengadu untuk memperoleh hak-haknya dari perusahaan itu sendiri,” katanya dengan tegas.

Sementara General Manager PT Niagatama Intimulia Parepare, Bambang Tri Wahyudi mengapresiasi Disnaker Parepare yang telah memantau pihaknya dalam pembayaran THR keagamaan tahun ini sebagai bentuk perhatian.

“Kami berterima kasih atas perhatian Disnaker, dan kami bangga merasa dikunjungi. Lagipula kami sudah melaksanakan kewajiban kami untuk memenuhi hak karyawan kami dalam pembayaran THR. Kurang lebih 220 karyawan kami, semua kami berikan THR, sekalipun masa kerjanya baru beberapa bulan,” tutupnya. (dar/B)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *