Penetapan Biaya Cek Saldo dan Tarik Tunai, Perbankan Perlu Berhati-hati

  • Whatsapp
Penetapan Biaya Cek Saldo dan Tarik Tunai, Perbankan Perlu Berhati-hati

PAREPOS.CO.ID,MAKASSAR–Dalam rangka mendukung kenyamanan dan keaman nasabah perbankan, jaringan ATM Link milik Bank milik BUMN atau Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yakni Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN, mulai mengenakan biaya tranksaksi cek saldo dan tarik tunai mulai 1 Juni 2021.

Dikutip dari laman website milik Bank Negara Indonesia (BNI) pada siaran pers mengumumkan perubahan biaya tranksaksi pada ATM. Sebelumnya penggunaan ATM Link yang berciri khas warna merah itu gratis untuk semua pengguna kartu debit semua bank BUMN. Adapun tarif yang kini ditetapkan pada Juni mendatang adalah Rp2.500 untuk cek saldo dan Rp5.000 untuk tarik tunai di seluruh ATM Link Indonesia.

Hal ini bertujuan untuk mengurangi kecenderungan masyarakat akan penggunaan uang tunai dengan mengkampanyekan Gerakan Nasional Non Tunai (Cashless Society). Direktur Pascasarjana Institut Bisnis Keuangan (IBK) Nitro, Dr Rosnaini Daga SE MM CPHCM mengatakan, penerapan biaya tranksaksi oleh Himbara melalui jaringan ATM link ini perlu dikaji ulang, karena sesuai tujuan dari penerapannya adalah demi mendukung kenyamanan dan keamanan bagi nasabah.

Menurutnya, ketika kita berbicara kenyamanan untuk nasabah maka hal yang paling utama adalah ada pada sisi pelayanan dari bank tersebut. Pemberlakuan biaya pada tranksaksi cek saldo dan tarik tunai ini hanya akan menimbulkan keluhan masyarakat, apalagi sekarang eranya digitalisasi yang lebih mengutamakan kemudahan dalam bertransaksi.

Lanjut, Akademisi IBK Nitro ini perbankan tidak boleh lengah ditengah gempuran financial teknologi sekarang ini. Munculnya e-Wallet atau dompet digital bisa menjadi ancaman yang notabenenya menyuguhkan kemudahan yang serba gratis menjadi hal yang harus di waspadai kedepannya. ” Sebagai Akademisi dan sekaligus juga nasabah melihat penerapan yang akan ditetapkan juni mendatang oleh seluruh bank milik negara ini agar ditinjau kembali keputusannya karena jangan sampai menimbulkan dampak negatif kepada bank tersebut. Apalagi ditengah pandemi saat ini, keuangan masyarakat cenderung tidak stabil,”ungkapnya.

Terpisah, Kepala Regional Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulampua Moh. Nurdin Subandi mengatakan, terkait kebijakan dan pengaturan yang diberlakukan oleh seluruh Bank BUMN yang tergabung dalam Himbara sepenuhnya merupakan kewenangan dari Bank Indonesia.
” Terkait dengan pengaturan¬† transaksi Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sepenuhnya merupakan kewenangan Bank Indonesia. Hal tersebut terkait dengan Sistem Pembayaran atau yang disebut dengan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK),” tutupNurdin. (res/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *