Jelang Lebaran, Bupati Soppeng Ikut Rakor Penegakan Prokes Penanganan Covid-19

  • Whatsapp
Bupati dan Wakil Bupati Soppeng saat mengikuti rakor yang digelar Kemendagri secara virtual

PAREPOS.CO.ID, SOPPENG — Menjelang lebaran Idul Fitri 1442 hijriah, Bupati Soppeng, HA Kaswadi Razak dan Wakil Bupati Soppeng, Ir Lutfi Halide mengikuti rapat koordinasi bersama Mendagri, Menhub, Menag, Menkes, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Ka BNPB dan Ka Satgas Covid-19. Rakor ini dilaksanakan melalui via zoom dengan agenda penegakan disiplin protokol kesehatan penanganan Covid-19 di daerah.

Menteri Dalam Negeri, Tito Carnavian dalam sambutannya menyampaikan, bahwa hasil pertemuan ini hendak di jadikan acuan oleh Kepala Daerah untuk melakukan penanganan Covid-19 di daerah masing-masing. “Mudah-mudahan dari hasil rapat ini, agar nantinya di tindak lanjuti oleh para Kepala Daerah dengan melakukan rapat koordinasi dengan melibatkan Forkopimda, untuk menyikapi menahan Covid-19 menjelang hari Raya Idul Fitri,” ucap Tito, Senin 3 Mei.

Bacaan Lainnya

Sementara Kepala BNPB, Doni Munardo berharap agar masyarakat diberikan edukasi terkait mudik. Baik dari pemerintah, orang tua serta pemudik itu sendiri. “Saya harap pemerintah melakukan sosialisasi dan informasi yang masif dan menyeluruh dari pemerintah pusat dan daerah untuk pelarangan mudik,” ujarnya.

Selain itu, kata Doni Munardo, peran orang tua sangat penting untuk memberikan pengertian kepada anaknya agar menahan diri untuk mudik. Dan tak kalah pentingnya untuk kesadaran pemudik, agar menahan diri pulang ke kampung halaman demi kebaikan bersama. Dalam Rakor tersebut, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, semua unsur yang akan bertugas perlu memiliki pemahaman dan persepsi yang sama atas ketentuan pelarangan mudik dan implementasinya di lapangan.

“Pengawasan dilakukan dengan pendekatan yang tegas namun humanis, pihak kepolisian melalui Korlantas pusat dan daerah akan menjadi pelaksana utama di lapangan. Semua pihak agar berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan ke media atau pihak publik karena kita harus menjaga wibawa pemerintah,” tandasnya. Jangan sampai, kata dia, terkesan kontradiktif dan ego sentriks. Semua pihak di minta untuk terus menjaga koordinasi dan komunikasi yang baik agar pelaksanaan di lapangan dapat berjalan dengan lancar. (wis/B)

Pos terkait


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *