BPUM, Upaya Genjot Pelaku UKM Indonesia di Masa Pandemi

  • Whatsapp
BPUM, Upaya Genjot Pelaku UKM Indonesia di Masa Pandemi

PAREPOS.CO.ID,PAREPARE– Untuk membantu masyarakat mengatasi masalah ekonomi akibat pandemi, pemerintah memiliki sejumlah program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Salah satunya adalah program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM). Pemerintah kembali berencana memperluas cakupan BPUM menjadi kepada 12,8 juta pelaku UMKM yang terdampak pandemi COVID-19 pada 2021. Anggaran yang disiapkan mencapai Rp 15,36 triliun dengan skema setiap
UMKM mendapatkan dana Rp 1,2 juta. BPUM ini merupakan kelanjutan dari tahun lalu.

Ir. Eddy Satriya M.A., Deputi Bidang Usaha Mikro KemenkopUKM, menjelaskan sejak
diputuskan pada rapat 1 Maret lalu. “Direncanakan akan 12,8 juta penerima yang merupakan
kombinasi dari penerima manfaat lama dan baru,” terangnya dalam Dialog Produktif bertema Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) 2021 yang diselenggarakan KPCPEN dan ditayangkan di FMB9ID_IKP, Rabu 5 Mei 2021.

Bacaan Lainnya

Menurut Eddy, anggaran yang ada untuk saat ini baru akan menyentuh angka 9,8 juta penerima manfaat, yakni sebanyak Rp11,76 triliun. Saat ini KemenkopUKM sudah menyalurkan 8,6 juta penerima atau sebanyak Rp10,4 triliun (88%). Setelah menyentuh angka 9 juta, rencananya KemenkopUKM akan menambah lagi 3 juta penerima manfaat BPUM ini.
“BPUM ini memang memberikan efek luar biasa, hal ini dibuktikan oleh data BPS yang menunjukkan penambahan sekitar 760 ribu orang yang menjalankan usaha baru, dan buruh informal naik 4,5 juta pekerja,” terang Iwan Faidi, Asisten Deputi Koperasi & UKM Kemenko Perekonomian.

Program BPUM ini berperan strategis agar UMKM dapat terus mempertahankan usahanya. Juga
sebagai upaya menekan potensi pengurangan tenaga kerja. “Selain BPUM, ada insentif lainnya seperti subsidi bunga, penempatan dana pemerintah pada bank umum, penjaminan kredit modal kerja melalui imbal jasa penjaminan, PPh final bagi UMKM yang ditanggung pemerintah. Untuk
2021 dianggarkan Rp 181,9 triliun untuk insentif bagi UMKM Indonesia,” terang Iwan Faidi lebih
lanjut. “Pemerintah dalam hal ini KemenkopUKM dan Kemenko Perekonomian terus mendampingi
UMKM termasuk dalam hal pembiayaan untuk naik kelas, mulai dari kredit usaha rakyat (KUR), Super Mikro, sampai Mikro,” tutup Eddy.(*)

Tentang Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) –
Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dibentuk dalam
rangka percepatan penanganan COVID-19 serta pemulihan perekonomian dan transformasi
ekonomi nasional. Prioritas KPCPEN secara berurutan adalah: Indonesia Sehat, mewujudkan
rakyat aman dari COVID-19 dan reformasi pelayanan kesehatan; Indonesia Bekerja, mewujudkan pemberdayaan dan percepatan penyerapan tenaga kerja; dan Indonesia Tumbuh,mewujudkan pemulihan dan transformasi ekonomi nasional. Dalam pelaksanaannya, KPCPEN dibantu oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *