Rakor Bersama Bupati, Gubernur Sulbar Ungkap 32 Ribu Anak Putus Sekolah

  • Whatsapp

PAREPOS.CO.ID, POLMAN — Dengan segala keterbatasan di tengah pandemi covid-19 dan pasca gempa bumi 6,2 magnitudo di wilayah Sulawesi Barat (Sulbar). Pemprov Sulbar terus konsisten memberi dukungan dalam berbagai bentuk kepada pemerintah ditigkat kabupaten.

“Di tengah pandemi saat ini bagaimana caranya kita harus bersinergi secara maksimal untuk mencapai tujuan kita bersama, “ujar Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, saat membuka rapat koordinasi tingkat Provinsi Sulbar bersama para Bupati yang berlangsung di Hotel Ratih, Polman, Jumat malam 9 April 2021.

Bacaan Lainnya

Gubernur mengatakan, terdapat beberapa program prioritas dan strategis yang perlu disinergikan, seperti percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas Provinsi dan Kabupaten serta penguatan ekonomi masyarakat menghadapi pandemi covid-19.

Selain itu, kata Ali Baal Masdar, sektor pembangunan manusia perlu juga menjadi perhatian dalam menekan angka stunting di Sulbar yang mencapai 40,38 persen. “Data tersebut menunjukkan Sulbar tertinggi kedua secara nasional, sehingga sangat diperlukan kepedulian semua pihak dan kerjasama multi sektor untuk melakukan penanganan masalah stunting, termasuk angka kematian bayi dan ibu melahirkan yang cukup tinggi sangat penting juga menjadi perhatian untuk mengatasinya,” ujar Mantan Bupati Polman Dua Periode itu.

Permasalahan lain pada sektor tersebut, lanjutnya, ialah banyaknya jumlah anak putus sekolah yang mencapai 10,25 persen atau 32.000 anak di Sulbar.
“Upaya yang telah dilakukan Pemprov Sulbar menangani permasalah itu ialah meluncurkan portal ATS atau program tangani total Anak Tidak Sekolah, yang diharapkan mendapat dukungan para Bupati Se-Sulbar dalam bentuk komitmen kebijakan untuk menyukseskan program tersebut,”jelasnya.

Sementara itu, untuk jaminan
kesehatan masyarakat, Ali Baal menyatakan, dalam hal tersebut Pemprov Sulbar memberi dukungan alokasi anggaran sebesar Rp 16 Miliar melalui BPJS. Untuk sasaran PBI atau Penerima Bantuan Iuran, sesuai data Pusdatin yang menjadi rujukan Pemprov Sulbar. Khusus mengenai data PBI BPJS, pihaknya beeharap agar dilakukan pengkajian dan validasi untuk mendapatkan data yang akurat, supaya bantuan sosial dan jaminan kesehatan masyarakat miskin tepat sasaran.

Ia menambahkan, bencana non alam pandemi covid-19 dan bencana alam gempa bumi yang baru- baru melanda Sulbar, sangat berpengaruh terhadap pencapaian target pembangunan yang telah direncanakan, termasuk pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, pengangguran dan indeks pembangunan manusia (IPM) serta berbagai capaian indikator lainnya. “Kiranya semua OPD mampu mencapai target yang diinginkan. OPD harus fokus pada program prioritasnya saja, jangan terlalu banyak keinginan tapi tidak bisa terlaksana,”pungkasnya

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeni Anwar, para Bupati, Asisten dan Kepala OPD lingkup Pemprov Sulbar dan undangan lainnya.(win/B)

Pos terkait


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *