Disnakertrans Luwu Berguru ISO di Parepare

  • Whatsapp
Disnakertrans Luwu Berguru ISO di Parepare

PAREPOS.CO.ID, PAREPARE — Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Luwu menyambangi Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare untuk menimba ilmu untuk memaksimalkan pelayanan terhadap para pencari kerja (pencaker) sebagai standar dalam memperoleh Sertifikasi International Organization for Standardization (ISO) 9001:2015.

Ini kali kedua Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Parepare mendapat kunjungan dari Disnakertrans dari kabupaten lain. Yang mana sebelumnya dari Kabupaten Enrekang. Kepala Disnaker Kota Parepare, Abdul Latif mengatakan, pihaknya sudah 3 tahun di audit dan mendapatkan predikat yang baik.

Bacaan Lainnya

Hal ini tak lepas dari pelayanan di yang diberikan kepada pencaker, dapat terlayani dengan baik dan memuaskan dikarenakan pencaker di Kota Parepare dalam memperoleh pelayanan di Disnaker merasa puas terlayani dengan baik.

“Pelayanan kita sudah diakui. Pelayanan pembuatan kartu pengantar kerja (AK-1/kartu kuning) diproses hanya 15 menit paling lama. Ini yang mendasari kenapa Disnaker Kota Parepare direkomendasikan Kemenaker untuk dijadikan percontohan dalam pelayanannya untuk memperoleh sertifikasi ISO bagi Disnaker/Disnakertrans Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan,” ujarnya.

Sementara, Kasubbag Perencanaan Disnakertrans Kabupaten Luwu, Masni mengaku senang atas keramahan Disnaker Kota Parepare dalam menerima kunjungannya beserta rekan-rekannya. Maksud dari kunjungan tersebut, guna mengetahui pelayanan seperti apa yang dkbutuhkan pencaker dan sebagai standar dalam memperoleh sertifikasi ISO.

“Kami study banding ke sini agar pelayanan kami dapat diupgrade supaya kedepan dapat bersertifikat ISO. Hal-hal apa saja yang mendasari agar pelayanan ke masyarakat/pencaker bisa semaksimal mungkin dan memuaskan sebagai standar dalam memperoleh sertifikasi ISO. Apalagi di Luwu pencaker sangat banyak. Tahun lalu saja mencapai 1.000 pencaker,” kata Masni. Selama beberapa jam di Disnaker Kota Parepare, kata Masni, beberapa informasi telah ia peroleh. Salah satunya juga mengenai anggaran yang musti disediakan. “Sesuai standar Permenaker yaitu 100 juta. Namun. Kondisi berbeda, kita harus melebihkan, terkait jaraknya, berapa kali pertemuan, untuk fasilitas tim 10 juga. Namun sejauh ini anggarannya tidak pernah cukup,” ungkapnya.

“Sepulang dari sini, kita akan koordinasikan krpada pimpinan, terkait ISO. Apalagi saat ini orientasi pemulihan ekonomi. Jika kita tidak memperbaiki pelayanan, pencaker tidak dapat mendapat informasi yang banyak tentang kerja,” ucapnya.

Sementara itu, Direktur Pt Albrasa Internasional Sertifikasi (AIS), Jeane Chiristina Gaspersz yang dihubungi melalui telpon menyebutkan, ada 10 SOP instruksi kerja yang harus diimplementasikan untuk penerimaan sertifikasi ISO. “Aturan tersebut harus dilaksanakan dengan sangat baik. Prosedurnya dalam melayani masyarakat dari proses pembuatan kartu AK-1 dan AK-5,” tandasnya.

Sebagai informasi, sertifikasi ISO merupakan salah satu standar internasional dalam sebuah sistem manajemen untuk pengukuran mutu organisasi. Mereka memegang peranan penting dalam mengukur bagaimana kredibilitas perusahaan yang ingin bersaing secara global dan juga adalah salah satu cara untuk meningkatkan sistem manajemen mutunya.

Mereka yang memiliki sertifikasi ISO akan memiliki kemungkinan lebih untuk memenangkan kompetisi pasar. Hal itu disebabkan karena adanya jaminan kualitas dari produk atau jasa yang ditawarkan, serta kepercayaan konsumen akan brand terkait. (dar/B)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *