Tampung Aspirasi Anak melalui Musrenbang Anak

  • Whatsapp
Tampung Aspirasi Anak melalui Musrenbang Anak

PAREPOS.CO.ID, PAREPARE — Pemerintah Kota Parepare melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Parepare melaksanakan Musyawaran Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Anak di Hotel Pare Wisata, Kamis, 4 Maret 2021.

Kegiatan tersebut berjalan dengan lancar, bersama Forum Anak Kota Parepare. Kegiatan berlangsung selama dua hari, hari pertama Kecematan Ujung dan Kecamatan Soreang. Hari kedua Kecamatan Bacukiki dan Bacukiki Barat. Akibat adanya pandemi Covid-19 peserta musrenbang anak dibatasi maksimal 20 orang setiap kecamatan, wajib memakai masker, waktu pelaksanan hanya 2 jam.

Penanggung Jawab Pelaksana Musrenbang, Syarifullah mengatakan, Musrenbang anak tersebut telah terlaksana sejak tahun 2017 lalu. Menurutnya, dalam menyusun perencanaan pembangunan, pemerintah wajib mengikutsertakan komponen masyarakat. Salah satunya itu adalah partisipasi anak. Setelah musrenbang anak, akan dilanjutkan Musrenbang anak tingkat Kota Parepare.

“Musrenbang ini kita melakukan FGD kepada anak-anak semua untuk menyampaikan apa yang dianggap mereka berkebutuhan dalam pembangunan Kota Parepare. Sehingga nanti ini, pembangunan yang dilakukan pemerintah responsif terhadap kebutuhan anak,” katanya.

Fasilitator Anak, Forum Anak Kota Parepare, Muhammad Fajhiyadi Hastira mengatakan, untuk mendukung partisipasi anak dalam musrenbang anak, maka materi yang diberikan yakni kluster konvensi hak anak. Menurutnyaa, karena masa pandemi ini, maka waktu pembelajaran dipersingkat, dan hanya Fokus Group Disscussion (FGD).

Berbagai hal diterangkan dalam diskusi t terkait isu, masalah dan solusi, dan usulan yang akan diberikan kepada pemerintah kota. “Yaitu hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, dan perlindungan khusus. Kami juga memberikan materi terkait dengan hak anak, dan apa yang bisa diusulkan. Point penting yang dapat yakni mereka dapat dipenuhi haknya untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan,” jelasnya. (ana/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *