Soal Randis Pangkep, Plh Sekda Angkat Bicara

  • Whatsapp
Soal Randis Pangkep, Plh Sekda Angkat Bicara

PAREPOS.CO.ID, PANGKEP — Terkait kendaraan dinas atau randis aset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep). Pelaksana Harian (Plh) Sekda Pangkep, Irdas angkat bicara.

Dia mengatakan, sampai saat ini hampir seluruh mantan pejabat telah mengembalikan randis. Hal itu disampaikan Irdas menjawab kecurigaan sejumlah pihak bahwa ada mantan pejabat yang belum mengembalikan randis.

Bacaan Lainnya

Selain mantan pejabat, sejumlah randis juga diserahkan kepada organisasi kepemudaan dan pengurus masjid dalam bentuk hibah atau pinjam pakai. Tidak ada randis yang tidak digunakan sesuai dengan aturan.

“Contoh seperti yang di perusda, memang mobil itu diperuntukkan kesana. Dan memang dibolehkan karena perusda itu bagian dari kita yang bekerja untuk kepentingan pemerintah daerah,”jelasnya, Jumat 13 Maret, 2021.

Sementara itu, Kepala Bagian Umum Setda Pangkep, Lukman Murtala mengatakan, seluruh randis saat ini masih ada. Bahkan, pekan lalu pihaknya baru saja diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait keberadaaan randis tersebut.

“Ada semuaji ji ndi. Kalaupun tidak kita lihat berarti itu mobil ada di bengkel. Banyak memang randis dibengkel sekarang,” kata Lukman.

Sementara itu, mantan Bupati Pangkep, Syamsuddin A Hamid yang dikonfirmasi membantah jika dirinya mengambil randis. Ia mengatakan, memang tertarik untuk melakukan dem untuk mobil robicon tapi saat ini masih tahap negoasiasi.

“Robicon itu memang saya mau dem. Tapi saya minta agar pajaknya yang menungggak itu dibayar dulu baru saya dem,” kata Syamsuddin.

Ia menambahkan, untuk mobil Pajero yang digunakan istrinya ditegaskannya mobil itu mobil pribadi yang dibeli saaat istrinya majus sebagai caleg DPR RI. “Istri saya tidak mau pakai mobil dinas untuk kampanye makanya dibeli itu Pajero, bukan randis itu silakan periksa,” tegasnya.

Mantan bupati dua periode ini juga membenarkan jika dirinya banyak mengambil kebijakan untuk melakukan hibah atau pinjam pakai ke sejumlah pihak seperti pengurus masjid dan organisasi masyarakt atau organisasi kepemudaaan. “Ada hibah dan pinjam pakai ke pengurus masjid dan organisasi bukan bukan saya yang pakai. Kalau bupati sekarang mau tarik yang berstatus pinjam pakai silakan saja,”terangnya.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *