Pokir Dewan Diparipurnakan, Balitbangren: Mengacu di SIPD dan RPJMD Polman

  • Whatsapp
Pokir Dewan Diparipurnakan, Balitbangren: Mengacu di SIPD dan RPJMD Polman

PAREPOS.CO.ID,POLMAN — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polman menggelar rapat paripurna penyerahan pokok pikiran anggota dewan.
Rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Polman, Amiruddin didampingi Wakil Ketua II, Hamzah Syamsuddin dan Wakil Ketua III, Hj Nurbaeti yang dihadiri oleh Wakil Bupati Polman M Natsir Rahmat serta sejumlah anggota DPRD Polman. Rapat paripurna dilaksanakan di ruang paripurna Gedung DPRD Polman, Rabu 17 Maret 2021.

Wakil Ketua DPRD Polman Amiruddin menyampaikan, pokok pikiran (Pokir) dewan ini adalah harapan dan kebutuhan masyarakat yang sangat mendesak. “Disisi lain pokir menjadi kinerja anggota dewan yang harus dipertanggungjawabkan oleh seluruh anggota DPRD kepada masyarakat Polewali Mandar,”ujarnya. Dia berharap semoga visi ‘Polman Maju Rakyat Sejahtera’ dapat terwujud dan atas nama pimpinan dewan menyampaikan terima kasih kepada pihak eksekutif atas waktunya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian (Balitbangren) Kabupaten Polman, Darwin Badaruddin menyampaikan saat pengusulan pokir ini masih dalam tahap proses. Kemudian di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) masih proses penginputan ada kamus usulan. “Di Aplikasi “SIPD” ini ada dua kamus usulan, usulan yang diinput di SIPD akan terintegrasi dengan perencanaan dan penganggaran dan saat ini masih dalam tahap perencanaan. Setelah selesai di perencanaan akan didorong ke Bupati dan ke Keuangan untuk dilakukan proses penganggaran di KUA PPAS,”jelas Darwin.

Terkait dengan usulan-usulan yang tidak ada dalam kamus SIPD, kata Darwin, sepanjang usulan pokir ini sejalan dengan program pembangunan, sejalan dengan RPJMD kita memang masih sangat memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian terhadap kamus usulan itu.

Darwin juga mengatakan, pokir usulan dewan tidak semuanya dapat direalisasikan begitu saja karena harus melalui proses validasi dimana akan dilihat apakah sejalan dengan prioritas pembangunan, kemudian kita lihat kewenangannya apakah kabupaten atau bukan.

Sementara untuk usulan yang diluar kewenangan kabupaten akan diteruskan ke pusat jika usulan itu menjadi kewenangan pusat. Kemudian pada saringan ketiga akan disesusuaikan dengan kemampuan anggaran dan perencanaan.

Lanjut, Darwin untuk visi misi yang menjadi janji politik Bupati juga harus dipenuhi kemudian pada sisi lain harus tetap mempertimbangkan hasil musrenbang.(win/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *