Dinas PKP Parepare Dorong ‘Mappadendang’ Masuk Regulasi LP2B

  • Whatsapp
Dinas PKP Parepare Dorong 'Mappadendang' Masuk Regulasi LP2B

PAREPOS.CO.ID, PAREPARE — Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan (PKP) Kota Parepare berharap kegiatan ‘Mappadendang’ masuk dalam regulasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Seperti diketahui, Mappadendang merupakan tradisi rutin masyarakat suku bugis saat menyambut datangnya musim panen.

Kepala Dinas PKP Kota Parepare Wildana mengatakan, mappadendang adalah bentuk kesyukuran kepada Allah SWT atas berkah hasil panen yang diterima. Selain itu, kata Wildana, mappadendang merupakan wujud kegembiraan atas berkah tersebut yang telah diwariskan oleh para orang tua dahulu.

Bacaan Lainnya

“Ini adalah bentuk kesyukuran kepada Allah SWT atas berkah berupa hasil panen dan juga wujud kegembiraan kita atas berkah itu yang kita sudah terima dari orang tua kita terdahulu dan ini pula yang Insya Allah akan kita warisan kepada anak cucu kita,” tuturnya seusai menghadiri acara pesta panen yang digelar Pemerintah Kota Parepare melalui Dinas PKP di Saung Tani Bocco-boccoe, Kelurahan Wattang Bacukiki, Senin 15 Maret 2021.

Menurut Wildana, LP2B itu adalah jaminan pemerintah terhadap kelestarian lahan pertanian pada masa depan. Oleh karenanya, sebagai SKPD teknis kata dia, pihaknya mendorong upaya pelestarian Mappadendang tersebut masuk dalam bentuk regulasi LP2B. “Kami sangat mengharapkan DPRD untuk segera mempercepat proses pembahasan PERDA LP2B. Semoga kita semakin memiliki soliditas dan koordinasi efektif guna mewujudkan pertanian yang berkelanjutan di kota Parepare,” terangnya.

Dia berharap acara Mappadendang menjadi media sarana yang positif untuk kemajuan pertanian di Parepare. “Semoga Mappadendang ini menjadi langkah yang baik untuk memajukan pertanian di Kota ini kedepan,” tandasnya.

Wali Kota Parepare melalui Asisten II, Hj Suryani, mengajak petani untuk mensyukuri hasil produktivitas pertanian ditengah pandemi Covid-19. Ia berharap produktivitas pertanian khususnya di Parepare terus mengalami peningkatan meski disadari lahan yang sangat terbatas.

Untuk itu, kata dia, semua stakeholder dapat memberikan pendampingan kepada para petani dalam upaya peningkatan produktivitas guna lebih mensejahterakan petani. “Seperti ketersediaan pupuk yang murah dan pendistribusian perlu pengawasan agar tepat sasaran kepada yang berhak memperolehnya,” imbuhnya.
(wal/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *