Wartawan Bermodal Lambang Pers, Kadiskominfo: Dewan Pers Tertibkan

  • Whatsapp
Wartawan Bermodal Lambang Pers, Kadiskominfo: Dewan Pers Tertibkan

PAREPOS.CO.ID,PANGKEP– Dengan menggunakan lambang papan nama pers, menggunakan rompi lantas bertanya dan mencatat. Itulah mewarnai agenda syukuran kepala daerah terpilih, Jumat 26 Februari, siang tadi. Salah seorang wartawan, Sahrir mengaku heran dengan kedatangan sejumlah orang yang mengaku dirinya wartawan. ” Kami para wartawan disini saling mengenal satu sama yang lain. Tapi, kalau ada agenda kegiatan tiba-tiba entah dari mana mereka bermunculan,”ujar wartawan Upeks tersebut.

Sebenarnya, lanjut Sahrir, dirinya tak ingin ada konflik dengan para wartawan ‘dadakan’ ditiap ada agenda kegiatan. Namun, kekhawatiran bisa timbul jika mereka memanfaatkan nama pers untuk melakukan hal-hal diluar kode etik wartawan. “Kini di era teknologi, tentunya butuh sebuah perubahan. Termasuk mengawasi kerja-kerja wartawan,”tegasnya.

Bacaan Lainnya

Senada diungkapkan, Subhan dari Harian Sindo, dewan pers dan juga organisasi profesi wartawan patut menyikapi persoalan seperti ini. “Jangan hanya tinggal diam, perhatikan kondisi di daerah. Jangan cuma di ibukota saja,”ungkapnya. “Apa bila dewan pers hanya diam, maka bisa dipastikan penyajian informasi tidak akan berimbang,”timpalnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Pangkep, Baharuddin mengaku geram pula dengan hadirnya oknum-oknum yang berlebelkan pers. Lantaran dikatakan, hadirnya oknum-oknum tersebut hanya merusak citra pers dengan tidak mencerminkan kode etik yang semestinya. “Kerap saya dijumpai oknum yang berlabelkan pers. Datang hanya meminta uang. Biasa ke kantor saya dijumpai, biasa juga dijalan saya singgah, dijumpai dan meminta uang,”ungkapnya. Dia berharap, dewan pers lebih tegas dalam aturan untuk mendisiplinkan oknum-oknum yang berlabelkan pers.

Seperti diketahui, Dewan Pers telah melakukan upaya pencegahan berupa verifikasi perusahaan pers, uji kompetensi wartawan. Bahkan, telah membentuk Satuan tugas (satgas) media daring (online) yang dibentuk Dewan Pers bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika, namun buktinya hal itu belum berjalan efektif untuk penutupan laman media abal-abal yang meresahkan.

Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yakni, siapapun diperbolehkan membuat bisnis media asal terdaftar hukum, mencantumkan alamat jelas agar saat dirugikan dapat mengadu, memiliki standar perlindungan wartawan serta memberikan perlindungan dan pelatihan.(awi/B)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *