Pilkada Pangkep, Anwar Usman: MK tidak Berwenang Mengadili Permohonan Pemohon

  • Whatsapp
Pilkada Pangkep, Anwar Usman: MK tidak Berwenang Mengadili Permohonan Pemohon

PAREPOS.CO.ID,PAREPARE– Mahkamah Konstitusi (MK) telah selesai melaksanakan tahapan pemeriksaan Perselisihan Hasil Pilkada (PHPKada) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) tanpa dihadiri pihak pemohon yakni, Drs H Abd Rahman Assagaf MIKom dan Ir Muammar Muhayang ST MM IPM ASEAN Eng. Sidang MK 69/PHP.BUP-XIX/2021 perselisihan hasil pemilihan Bupati Pangkep Tahun 2020, dipimpin Ketua MK, Anwar Usman, Senin 15 Februari 2021, gelar terbuka untuk umum dan dilaksanakan secara daring.

Objek pemohon dalam perkara PHP Buupati Pangkep tahun 2020 adalah Surat keputusan KPU Pangkep nomor 978/PP.02-6-Kpt/7310/KPU-Kab/XII/2020 tentang rekapitulasi hasil perolehan suara dan hasil pemilihan pada pemilihan bupati dan wakil bupati Pangkep tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020, pukul 15.52 Wita. Objek pemohoin yang diajukan oleh pemohon adalah pengumuman KPU Pangkep Nomor 652/PP.02-6-Pu/7310/KPU-Kab?XII/2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkep Tahun 2020. ” bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf C, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 10 Februari 2-021 berpendapat Permohonan Pemohon bukan merupakan objek dalam perkara PHP Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020, berupa keputusan termohon mengenai penetapan perolehan suara hasul pemilihan sehingga MK tidak berwenang mengadili permohonan pemohon,”tegas Anwar Usman.

Bacaan Lainnya

Hasil sidang tersebut menyatakan jika Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan pemohon. Permohonan pemohon tersebut telah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap anggota, Aswanto, Wahududdin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P Foekh, Arif Hidayat, Saidi Isra dan Manahan MP Sitompul dan diucapkan dalam sidang pleno MK.

Sebelumnya, seperti diketahui, MK menggelar sidang pengucapan putusan sela dari perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020 yang telah selesai pemeriksaaannya, pada 15-17 Februari 2021. MK memutus lebih awal sejumlah perkara yang tidak diputus dalam putusan akhir. Dikutip dalam laman resmi MK RI, Panitera MK Muhidin menjelaskan, sidang pengucapan putusan ini berbeda dari sidang sebelumnya karena dilakukan secara daring.

MK telah mengumumkan perkara-perkara yang masuk dalam sidang pengucapan putusan sela pada laman MK di www.mkri.id. MK juga sudah memanggil para pihak untuk persidangan nanti, tetapi tidak ada satu pihak pun yang hadir langsung di MK, melainkan cukup hadir melalui ruang virtual saja. Dilansir laman resmi MK, terdapat 87 perkara yang akan dibacakan putusannya pada pekan ini. Pada Senin (15/2), MK akan mengucapkan putusan sela terhadap 33 perkara, 30 perkara yang diputus pada Selasa (16/2), dan 24 perkara diputus Rabu (17/2).

Sementara itu, terhadap perkara yang dinyatakan lanjut, maka berikutnya akan digelar sidang pembuktian. Pada tahap ini, para pihak dapat menambahkan alat bukti, baik yang tertulis maupun menghadirkan aaksi dan ahli. Namun, catatan pentingnya, para ahli dan saksi yang akan dihadirkan pada sidang, cukup memberikan kesaksian dan keterangan secara daring. MK meminta para pihak menyerahkan daftar saksi dan ahli yang akan dihadirkan dalam persidangan minimal satu hari sebelum persidangan. Muhidin menjelaskan, setelah nantinya semua sidang pembuktian diselenggarakan, hakim MK akan kembali memeriksa secara tertutup. Menjelang akhir Maret 2021, MK akan menyampaikan putusan atas semua perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah tahun 2020.(*/ade)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *