Kerusakan Bangunan, Bupati Berharap Pemerintah Pusat Pedomani Data Terakhir

  • Whatsapp
Kerusakan Bangunan, Bupati Berharap Pemerintah Pusat Pedomani Data Terakhir

PAREPOS. CO. ID, MAJENE–Masih seputar kondisi bencana gempa, pihak Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Daerah terus mengintensifkan upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca kejadian gempa di Sulawesi Barat, termasuk Kabupaten Majene sebulan yang lalu.

Seperti diketahui gempa dahsyat di Sulbar itu selain cukup porandakan sebagian wilayah Kabupaten Majene juga paling parah adalah Kabupaten Mamuju. Serta turut pula terdampak di Kabupaten Mamasa. Karena itu pihak Pemkab dari tiga kabupaten tersebut telah mengajukan dan melaporkan data kerusakan infrastruktur ke pemerintah pusat. Pelaporan kerusakan itu mulai dari rumah warga, sekolah, perkantoran dan fasilitas umum lainnya hingga kerusakan jalan dilakukan dalam dua tahap pelaporan.

Bupati Majene, Lukman saat kembali menghadiri rapat koordinasi percepatan rehab rekon pasca gempa Sulbar via video conference, Jumat 19 februari di ruang rapat Bupati Majene lantai dua mengatakan pada tahap pertama, laporan kerusakan rumah berdasarkan kategori totalnya sebanyak 4.099 rumah. Dengan rincian, rusak berat 1.774 unit, rusak sedang 1.140 unit dan rusak ringan 1.185 unit.

Bupati Lukman melanjutkan, sementara untuk pendataan tahap akhir jumlahnya bertambah signifikan menjadi 7.240 unit atau bertambah sekitar 3.141 unit.

“Adapun rinciannya rusak berat 3.005 unit, rusak sedang 1.727 unit dan rusak ringan sebanyak 2.508 unit, ” rinci Lukman.

Dengan demikian pihak Pemkab Majene berharap penuh agar pemerintah pusat berpedoman pada pelaporan tingkat kerusakan bangunan pada pendataan tahap dua atau terakhir. Alasannya, karena tahap pertama data yang dikirim ke pusat masih bersifat sementara, mengingat banyak warga Majene yang belum tercover lantaran meninggalkan rumah mereka dan mengungsi ke luar wilayah Majene.

Sehingga lanjutnya, ditahap ke dualah baru masyarakat terdampak pulang kembali ke rumahnya untuk didata. Atas pertimbangan itu, Bupati Lukman tetap berharap pemerintah pusat memperhatikan data ditahap ke dua dan segera dilakukan validasi.

” Sebab, tentunya kami khawatir jika ada warga tedampak parah dan tidak masuk dalam pendataan tersebut ini akan menjadi masalah baru bagi pemerintah daerah. Sehingga kami berharap pemerintah pusat terus mengevaluasi data pertama dan ke dua,” ungkapnya.

Sementara Direktur pemulihan dan peningkatan fisik BNPB RI , Ali Bernadus yang juga hadir dalam acara itu mengatakan, untuk rapat hari ini merupakan diskusi awal. Pihaknya segera akan menyusun petunjuk pelaksanaan (Juklak ) dan petunjuk teknis (Juknis) untuk tiga kabupaten di Sulbar. Termasuk meminta agar Pemda segera memfasilitasi warganya untuk membuka rekening penyaluran dana bantuan serta kesiapan penyedia jasa perumahan untuk datang ke Sulbar. Rapat tersebut juga diikuti pihak Kementerian PUPR, pihak REI Pusat, Sekprov Sulbar, Wakil Bupati Mamasa, pihak BPBD Sulbar, BPBD Majene, BPBD Mamuju dan BPBD Mamasa serta pihak terkait lainnya. (edy/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *