Jabatan Kepala Daerah Berakhir, Gubernur Tunjuk Irdas PLH Bupati Pangkep

  • Whatsapp

PAREPOS.CO.ID,MAKASSAR– Gubernur Provinsi Sulsel, Prof Nurdin Abdullah mengaku belum menerima Surat Keputusan (SK) terkait pelantikan kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2020. Terkait hal itu, Gubernur telah menandatangani Surat Keputusan (SK) Pelaksana Harian (PLH) kepala daerah untuk 10 daerah di Sulsel. Penunjukan itu, dilakukan seiring berakhirnya masa jabatan para kepala daerah diwilayah tersebut, Rabu 17 Februari 2021.

Diantaranya, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Maros, Barru, Soppeng, Selayar, Bulukumba, Gowa, Toraja, Luwu Utara, dan Luwu Timur. “Kita masih menunggu SK, Kalau SK sudah ditangan baru kita atur pelantikan, sejauh ini belum ada dari Kementrian dalam negeri (Kemendagri),”ujarnya usai memimpin rapat kerja Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) bersama seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) pemerintah provinsi(Pemprov) sulsel diruang rapat pimpinan (Rapim) kantor Gubernur Sulsel, beberapa waktu lalu.

Gubernur menyebutkan yang sudah ditanda tangani adalah untuk Pelaksana Harian (PLH) karena sampai sekarang belum ada SK. “Yang sudah tadi saya tandatangani yang PLH karena SK belum ada, dengan menunjuk Sekretaris daerah masing-masing sebagai PLH,”sebutnya. Gubernur juga mengatakan pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2020, akan dilakukan secara serentak. “Yang pasti kita lantik secara serentak sesuai SK. Jadi kita tunggu saja pasti kita umumkan,”ujarnya.

Terpisah, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sulsel, Hasan Basri Ambarala menambahkan hanya 10 daerah yang menggunakan PLH. Selain Kota Makassar, Kabupaten Toraja Utara juga belum disiapkan Plh. Pasalnya, masa jabatan Bupati Toraja Utara masih akan berlangsung hingga 31 Maret 2021. Sekda Pangkep, Irdas SH MH membenarkan akan adanya SK penunjukan sampai jadwal pelantikan dilaksanakan. “Namun, sampai saat ini SK PLH Bupati yang ditandatangani Gubernur itu belum diterimanya,”ujarnya, Selasa 16 Februari 2021.. Terkait berapa lama, mantan Kabag Hukum itu mengaku belum tahu akan berapa lama menjabat sebagai PLH.

Dilansir dari laman Setkab, mengacu pada Pasal 14 ayat (1,2, dan 7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Kepala BKN menyampaikan, pejabat yang melaksanakan tugas rutin salah satunya adalah PLH yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif berhalangan sementara. PLH tidak berwenang melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai.(*/ade)

 

Pos terkait


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *