DPD dan DPC ABPEDNAS Polman Dilantik dan Dikukuhkan

  • Whatsapp
DPD dan DPC ABPEDNAS Polman Dilantik dan Dikukuhkan

PAREPOS.CO.ID,POLMAN — Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Dewan Pengurus Daerah (DPD) Provinsi Sulbar dan Dewan Pengurus Cabang (DPC) Kabupaten , Selasa 23 Februari 2021 resmi dilantik dan dikukuhkan. Pelantikan tersebut di gelar di Gedung Rutan Polis Kecamatan Wonomulyo.

DPD dan DPC ABPEDNAS Polman Dilantik dan Dikukuhkan

Hadir Bupati Polman Andi Ibrahim Masdar,Dinas PMD Provinsi Sulbar,M.Jaun,kadis PMD Polman Azwar Jasin sauru,anggota DPD-RI Ajbar Abdul kadir, Anggota DPRD Provinsi Sulbar Syamsul Samad serta para para Camat dan Kepala Desa. Dalam sambutanya, Ketua DPD ABPEDNAS Muh Thalib menyampaikan bahwa ABPEDNAS merupakan wadah untuk beroganisasi yang bersakala Nasional bagi para anggota Badan Permusyarwaratan Desa (BPD) di Provinsi Sulbar.

Hadirnya organisasi ini bisa menjadikan lembaga BPD ini lebih solid dan memiliki ras kebersamaan yang lebih kuat.
ABPEDNAS bukanlah tandingan bagi para Kepala Desa,melainkan hadirnya ABPEDNAS ini merupakan mitra kerja kepala desa sesuai dengan tugas dan fungsi BPD dalam membangun Desa dan memajukan Desa demi kesejahteraan masyarakat. “Semoga dengan terbentuknya APBEDNAS ini dapat menjadi rumah bagi seluruh Anggota BPD yang di Provinsi Sulbar dan Kabupaten,”terang M Thalib.

Wakil Ketua Umum ABPEDNAS Pusat, Abdul Kadir mengatakan, jumlah desa di seluruh Indonesia itu ada 70 ribu lebih. Dan itu tidak cukup kalau hanya satu Asosiasi dengan keberadaan Pemerintahan Desa yang ada. Sehingga APDESI Lahir,PPDI lahir,Popsi lahir dan juga ABPEDNAS lahir dan asosiasi BPD lainnya. Hal ini karena semua tidak bisa menjangkau seluruh wilayah NKRI. “Polman saja 144 Desa,jadi yang di harapkan adalah posisi Pemerintah Desa dengan BPD tidak sama lagi dengan aturan PP 72,”ungkapnya.

Di mana hasil Produk UUD 32 tahun 2014 kemarin itu pemerintahan Daerah menyatu dengan Administrasi Daerah dan pemerintahan Desa sehingga posisi Desa pada saat itu berlaku Peraturan pemerintah No 72 tahun 2015 sehingga pada saat itu Pemerintah Desa Dan BPD sebagai mitra namun dengan lahirnya UU Desa no 6 tahun 2018 bukan lagi Mitra melainkan sebagai konsultatif. ” Jadi setiap program atau kebijakan Desa harus di konsultasikan dengan Pemerintah Desa dan BPD sehingga pembangunan Di desa tetap sejalan antara kepala Desa dan BPD,”jelas Abdul Kadir

Ditempat yang sama Kepala Dinas Pemerintahan Masyrakat Desa(DPMD) Provinsi Sulbar, M Jaun berharap dengan hadirnya Organisasi ABPEDNAS ini dapat memberikan warna baru di pemerintahan Desa sehingga tercipta Pemerintahan yang bersinergi demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Desa,”.harap Jaun

Bupati Polman Andi Ibrahim Masdar pun berharap agar ABPEDNAS dan Desa dapat terus seiring sejalan dan jangan jadikan organisasi ini sebagai tandingan Apdesi. akan tetapi jadikan rekan kerja demi kemajuan Desa dan kesejahteraan Masyarakat,”tutup AIM.(win/C)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *