Kental Tradisi Penguasa, Suhartina Bohari Diminta Solidkan Kader Golkar Jelang Musda

  • Whatsapp

PAREPOS.CO.ID,MAROS– Menjelang Musda Golkar yang rencananya di helat akhir Februari mendatang, sejumlah nama digadang-gadang akan maju untuk berebut posisi ketua DPD Golkar Maros. Diantara nama yang beredar, Suhartina Bohari menjadi magnet tersendiri. Pasalnya, dia baru saja terpilih sebagai wakil bupati mendampingi Chaidir Syam di Pilkada Maros 9 Desember 2020 lalu.

Golkar Maros menjadi incaran banyak tokoh, sebab ketua yang terpilih nantinya tidak hanya akan mangontrol 7 kursi di Parlemen Maros, tapi juga akan “memegang” ketua DPRD. “Bagi Suhartina yang baru saja terpilih sebagai wakil bupati, langkah untuk bergabung dengan Golkar adalah sebuah langkah politik yang cerdas agar tercipta sinergi dan stabilitas kerja-kerja pemerintahan selama satu periode kedepan” ungkapkan Yunus Tiro, ketua tim hukum pasangan Chaidir Syam – Suhartina Bohari pada pilkada lalu.

Bacaan Lainnya

Yunus juga yang merupakan Korbid Hukum dan HAM Golkar Maros periode lalu tersebut menambahkan bahwa Golkar tidak punya tradisi menjadi oposisi. “Kita tau, golkar punya tradisi berkuasa, setidak-setidaknya berjalan bersama penguasa. Tidak ada watak Golkar untuk berseberangan dengan penguasa, di level manapun itu. Golkar tidak punya tradisi oposisi”, tegasnya Kamis 21 Januari 2021.

Walaupun demikian, menurut Yunus tidak berarti Golkar harus dinahkodai oleh Bupati atau Wakil Bupati walaupun tentu lebih baik jika itu bisa.

Tapi tim hukum Hatita 2 periode itu menyarankan agar Suhartina mempertimbangkan matang-matang keputusannya untuk bertarung di Musda Golkar jika internal Golkar tidak solid memberikan dukungan. “Jika Kader Golkar Maros tidak solid mendukung Suhartina, sebaiknya Suhartina tidak maju, karena akan merusak citranya jika tidak terpilih”, pungkasnya.

Selain itu menurut Yunus Tiro yang juga mantan Anggota DPRD provinsi Sulawesi Selatan itu, Golkar memiliki mekanisme ketat dalam menjaring seorang ketua secara internal.

Konstitusi Golkar memungkinkan jika pihak yang ingin bertarung tidak memenuhi kriteria partai, dia harus memperoleh surat sakti yang lazim disebut sebagai Diskresi dari Ketua Umum DPP partai Golkar. “Tapi menurutnya surat diskresi hanya untuk syarat maju sebagai calon dan tetap harus berjalan sesuai mekanisme partai yakni syarat dukungan dari pemilik suara di internal partai Golkar”,tutupnya.(tip/B)

Pos terkait


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *