Penerapan Logic Model Framework dalam Instansi Pemerintah

  • Whatsapp
Penerapan Logic Model Framework dalam Instansi Pemerintah

Dalam forum diskusi atau talkshow Public Sector Governance Talks#3 (PSG Talks#3) yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, 30 Maret 2019. Dalam talkshow PSG Talks#3 bertemakan “Penganggaran Berbasis Kinerja Di Indonesia: Sudahkah Berkinerja?” dengan berbagai narasumber dari berbagai kalangan.

Oleh: Dwi Nurul Suari Murti
(Mahasiswa Magister Akuntansi FEB UGM)

Bacaan Lainnya

Narasumber tersebut diantaranya, Rusdi Akbar, M.Sc Ph.D CMA Ak CA selaku Direktur Public Sector Governance Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Kunta Wibawa Dasa Nugraha, MA Ph.D selaku Direktur Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran di Kementerian Keuangan RI. R Wiwin Istanti, SE M.Laws., Ak selaku Direktur Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan di Kementerian Keuangan RI dan Chalimah Pujihastuti, SE Ak, MAFIS selaku Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal di Kementerian Keuangan RI.

Melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mewajibkan seluruh Instansi Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah (Pemda) untuk melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Hal ini dilaksanakan guna sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah dalam mencapai misi dan juga tujuan organisasinya.

Dalam membuat LAKIP terdapat banyak kesulitan yang ditemui, salah satu faktor yang paling krusial adalah kesulitan secara teknis dalam mendefinisikan, menentukan, mengukur, bahkan dalam penggunaannya. Namun ada juga hal-hal yang bersifat organisasional, seperti komitmen, kapasitas sumber daya manusia (SDM), dan lain sebagainya. Tapi, intinya adalah, meskipun ini penting, akan tetapi hal ini memang belum betul-betul dapat dilaksanakan sesuai dengan sebagaimana yang semestinya.

Sudah 20 (dua puluh) tahun, Indonesia menerapkan Performance Measurement System (PMS), akan tetapi kinerja yang dihasilkan masih buruk. PMS ini sendiri atau Sistem Pengukuran Kinerja merupakan sebuah alat yang digunakan untuk menjelaskan mengenai hubungan sistematis antara tujuan yang ingin dicapai, kebijakan yang ditetapkan, aktivitas / proses yang dilakukan serta kontribusi relatif dari faktor-faktor penentu keberhasilan terhadap kinerja entitas / program secara menyeluruh.

Sistem Pengukuran Kinerja (SPK), pertama kali diinisiasi oleh Pemerintah Amerika dengan mengeluarkan Government Performance and Result Act pada tahun 1993, yang mana Undang-Undang tersebut membahas mengenai kinerja dan juga hasil. Selanjutnya, peraturan tersebut diikuti oleh negara-negara lain, seperti Inggris, Australia dan juga New Zealand. Di indonesia sendiri, SPK ini baru mulai dilaksanakan melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999. Dalam menilai komponen SPK di Indonesia, dibagi menjadi lima komponen, yakni: Perencanaan (35%); Pengukuran Kinerja (20%); Pencapaian Kinerja (20%); Pelaporan Kinerja (15%); dan Evaluasi Kinerja (10%).

Menurut Laporan Kemenpan tahun 2010, terdapat 9 pemerintah provinsi dan 5 pemerintah kabupaten / kota yang mendapatkan nilai B. Sedangkan yang mendapatkan nilai CC sebanyak 16,27% (enam belas koma dua puluh tujuh persen) dari total 29 provinsi dan 57 kabupaten / kota. Atau dengan kata lain, dalam paraktiknya di lapangan, jumlah pemerintah provinsi dan kabupaten / kota yang tidak sesuai dengan target berada di bawah 20% (dua puluh persen).  Kemudian untuk tahun 2012, hanya terdapat 2 pemerintah kabupaten saja yang mendapatkan nilai B, yakni Kab. Sukabumi dan Kab. Sleman, dan sebanyak 104 kabupaten / kota dari total 438 kabupaten / kota atau sebesar 24,74% (dua puluh empat koma tujuh puluh empat), dievaluasi. Kemudian, pada tahun 2016, jumlah pemerintah daerah yang memperoleh predikat A, BB, dan B sebesar 12% (dua belas persen) dengan pemerintah daerah yang mendapat nilai CC, C, dan D sebesar 83% (delapan puluh tiga persen).

Dalam melakukan pelaksanaan SPK di Pemerintah Daerah, sebagian besar instansi pemerintah yang menerapkan SPK pada umumnya didasari karena adanya tekanan dari pihak eksternal seperti Pemerintah Pusat atau Kemendagri dengan adanya regulasi yang akan menimbulkan perilaku koersif atau ketaatan palsu. Kemudian, dalam melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah ini, dimotivasi oleh keinginan manajemen/pimpinan untuk mematuhi ketentuan pemerintah pusat semata, bukan untuk akuntabilitas publik.

Latar belakang lahirnya PSG ini muncul dari keresahan Wakil Presiden pada periode 2012, yakni Bapak Boediono, yang menyatakan bahwa “Apa yang kita keluarkan, selesai anggarannya bersih secara administratif, tetapi outcome-nya, maksud saya output atau outcome-nya, atau dampak setelah itu belum kita ukur ………. saya tidak ke detailnya, tetapi intinya jika ingin outcome oriented, tentunya harus ada definisi dari outcome yang jelas, terukur dan harus jelas itu apa. Ini merupakan inti setiap perencanaan. Oleh karena itu, saya anjurkan sekali”. Penyataan ini diungkapkan oleh Bapak Boediono dalam acara Pidato Rapat Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Pagu Indikatif 2012 di Istana Bogot, Selasa (29/3/2011). Atas permintaan yang diharapkan oleh Bapak Wakil Presiden tersebut, akhirnya PSG melakukan kolabori dengan DJA (Direktorat Jenderal Anggaran), yakni mengadakan pelatihan Logic Model sejak tahun 2013.

Mulai tahun 2013 PSG dan DJA mulai melakukan kajian, pelatihan, dsb., guna memenuhi mandat dari Bapak Boediono tentang perlu adanya sesuatu yang dilakukan mengenai output dan outcome. Kemudian selanjutnya, dapat ikut berpartisipasi dengan meng-insert framework logic model ke dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. Dengan kata lain, PMK 143/2015 merupakan peraturan pertama yang mulai mengadopsi logic model (adanya input ouput outcome).

Di dalam PMK 143/2015, secara eksplisit dikatakan bahwa konsep dari logic model framework ini digunakan untuk melogiskan hubungan antara input output outcome. Disebutkan dalam PMK 143/2015 tersebut, dalam rangka meningkatkan keterkaitan antara input output outcome, dalam RKA-K/ L 2016 dan tahun-tahun selanjutnya akan terus disempurnakan penataan Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK) dengan menggunakan konsep Logic Model.

Selanjutnya, disebutkan pula dalam PMK 143/2015 ini, bahwa Logic Model ini dapat digunakan sebagai evaluasi terhadap kinerja atas program atau kegiatan. “Sebelum menyusun prakiraan maju untuk tahun-tahun yang direncanakan, setiap Eselon I barus melakukan evaluasi kinerja atas pencapaian sasaran program yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses evaluasi tersebut menggunakan konsep kerangka berpikir (logic model)”.

Menurut data dari DJA Kementerian Keuangan, di Pemerintah Pusat terdapat 11.702 total APBN tahun 2012 yang tertuang dalam PMK 143/2015. Bukan sekedar dari jumlah yang cukup banyak saja, akan tetapi ternyata dari banyaknya jumlah output tersebut, terdapat 3.879 ouput APBN yang bersifat “non-substansial”; 360 outpput APBN yang ternyata berkarakteristik “input”; dan 2.141 kasus output APBN yang tidak jelas sehingga sulit dievaluasi.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Logic Model Framework ini dapat digunakan sebagai bahan perencaaan dan juga evaluasi dalam hal membuat peraturan-peraturan. Secara umum, penggunaan Logic Model ini untuk memberikan gambaran hubungan logis antara sumber daya (input), aktivitas (proses), keluaran (output) dan hasil dari program tersebut (outcome). Selain itu, Logic Model Framework ini juga digunakan agar dapat sebagai penguatan dan penajaman informasi kinerja menjadi semakin jelas, relevan, dan terukur.(*)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *