LHKPN Eksekutif dan Legislatif Parepare Terlapor ke KPK

  • Whatsapp
LHKPN Eksekutif dan Legislatif Parepare Terlapor ke KPK

PAREPARE, PARE POS – Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah kewajiban. Baik kepala organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai pengguna anggaran (PA) dan kuasa pengguna anggaran (KPA) lingkup Pemkot Parepare. Juga anggota DPRD sebagai pejabat negara.

Asisten III Pemkot Parepare, Haryanto, Selasa 15 Desember, mengatakan, semua pejabat negara harus melaporkan hasil kekayaan penyelenggara negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dikatakan, pejabat, PA dan KPA Parepare telah melaporkan LHKPN, termasuk 25 anggota DPRD Parepare melalui e-filling.

Bacaan Lainnya

Haryanto mengingatkan agar pejabat mempersiapkan dokumen harta, piutang, hutang per 31 Desember 2020. Sebab pelaporan ke KPK mulai 1 Januari 2021 sampai 31 Maret 2021 via apliskasi elhkpn.kpk.go.id. “Terima kasih kepada 84 pejabat, Direktur PDAM, auditor inspektorat, dan 25 anggota DPRD yang telah melaporkan LHKPN,” ujarnya. (anj/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *