763 Unit Kerja Diganjar WBK dan WBBM dari KemenPANRB

  • Whatsapp
763 Unit Kerja Diganjar WBK dan WBBM dari KemenPANRB

PAREPOS.CO.ID,JAKARTA– Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat dan mempercepat reformasi birokrasi di seluruh kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah, salah satunya melalui upaya menciptakan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Tahun ini, apresiasi dan penganugerahan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM 2020 diberikan kepada 763 unit kerja di sejumlah kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), sebagai rangkaian dari peringatan Hari Anti-Korupsi Sedunia.

Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin saat memberikan sambutan secara virtual pada Penganugerahan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM Tahun 2020, Senin 21 Desember, 2020. Penciptaan Zona Integritas tersebut ditentukan oleh sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berintegritas yang sangat dibutuhkan sebagai agen perubahan untuk kemajuan. “Kita perlu terus memperkuat langkah dan memperluas cakupan Zona Integritas dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, pelayanan publik yang optimal, kapasitas birokrasi yang andal dan akuntabel, serta SDM aparatur yang profesional,” ujarnya.

Bacaan Lainnya

Integritas lembaga maupun aparatur pemerintah, lanjut Wapres, harus dijaga dan ditegakkan sebagai formula untuk mencegah terjadinya korupsi yang sangat merugikan negara karena dapat mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi, menurunnya daya saing dan investasi, meningkatnya kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan. Wapres berharap keberhasilan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM mampu meningkatkan kepercayaan publik di lingkungan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Terlebih lagi dalam era Revolusi Industri 4.0 masyarakat semakin menuntut pelayanan publik yang cepat, tepat, dan berkualitas. “Kepercayaan publik hanya bisa diperoleh dari kerja keras dan fokus untuk menghasilkan suatu kepuasan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat. Partisipasi masyarakat juga harus dibuka seluas-luasnya dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN),” kata Wapres.

Lebih lanjut, Wapres meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk lebih meningkatkan dan memperluas cakupan penilaian, tidak hanya pada unit kerja yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, namun juga mencakup unit kerja yang tidak secara langsung memberikan pelayanan pada masyarakat. Wapres berharap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang telah mendapatkan predikat WBK/WBBM dapat terus mempertahankan predikatnya dan menjadi inspirasi bagi yang lainnya.

Menutup sambutannya, Wapres juga meminta para ASN untuk tetap produktif serta disiplin menerapkan protokol kesehatan. “Saya kembali mengingatkan kita semua untuk tetap produktif, patuh pada protokol kesehatan, dan menjadi pelopor hidup sehat,” pungkasnya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Tjahjo Kumolo usai menyerahkan penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) kepada 763 unit kerja, mengakui jika predikat ini diberikan sebagai rangkaian dari peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia. Plt. Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Jufri Rahman, pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan langkah akselerasi guna mencapai sasaran reformasi birokrasi.

Secara umum, targetnya adalah peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta peningkatan pelayanan publik. Setiap instansi pemerintah diwajibkan membangun percontohan (pilot project) pelaksanaan reformasi birokrasi pada tingkat unit kerja melalui pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM.

Unit kerja peraih WBK dan WBBM harus mampu menumbuhkan budaya kerja birokrasi yang antikorupsi, berkinerja tinggi, dan budaya birokrasi yang melayani publik secara baik di lingkungan kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Untuk mendapat predikat WBK/WBBM unit kerja harus memenuhi beragam kriteria yang telah ditetapkan. “Tujuan akhir kita bukan hanya unit kerja yang bagus, tetapi ada tujuannya adalah Indonesia yang baik. Kita bekerja untuk Indonesia, dimulai dari yang kecil untuk mencapai tujuan yang jauh lebih besar,” terang Jufri.

Dikatakan, WBK adalah predikat yang diberikan kepada unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria dalam mengimplementasikan 6 area perubahan program reformasi birokrasi serta telah mampu mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Enam area perubahan tersebut adalah manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Sedangkan WBBM adalah predikat yang diberikan kepada unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria dalam mengimplementasikan 6 area perubahan program reformasi birokrasi serta telah mampu mencegah KKN dan bisa memberikan pelayanan prima. Tidak berhenti sampai disitu, pimpinan unit kerja pelayanan serta jajarannya dipastikan harus sudah melakukan berbagai perbaikan internal organisasi secara nyata, sistematis, dan bekelanjutan.

Tidak hanya bagi unit kerja, pada acara ini juga akan diberikan penghargaan pada para pemimpin perubahan, yakni kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang berhasil membangun zona integritas secara masif. Predikat dan penghargaan tersebut diharapkan sesuai dengan slogan yang digaungkan Kementerian PANRB, yakni Making Change, Making History.(rls/ade)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *