27 Desa di Pangkep Bakal Gelar Pilkades Serentak, Prokes Ditegakkan

  • Whatsapp
27 Desa di Pangkep Bakal Gelar Pilkades Serentak, Prokes Ditegakkan

PAREPOS.CO.ID,PANGKEP– Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak pada bulan Februari 2021 akan diikuti 27 Desa yang tersebar pada 10 Kecamatan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep). Dalam rangka tahapan persiapan pelaksanaan Pilkades serentak, berbagai langkah upaya telah dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Pangkep.

Salah satunya berkoordinasi dengan pihak Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Dimana hasilnya, Kemendagri akan menurunkan tim untuk memantau kesiapan pelaksanaan Pilkades tersebut. “Ada empat dokumen yang akan diverifikasi terkait kesiapan pelaksanaan, salah satunya dokumen terkait peraturan bupati terkait aturan protokol kesehatan dalam pelaksanaan pilkades,”ujar Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, DPMPD Kabupaten Pangkep, Zulfadli SIP kepada PAREPOS Online, Minggu 27 Desember 2020.

Bacaan Lainnya

Pemkab Pangkep dalam hal ini DPMPD dalam melaksanakan tahapan pemilihan kepala desa perlu melakukan penegakan protokol kesehatan (Prokes) untuk mencegah aktivitas yang menimbulkan penyebaran atau penularan Covid-19. Bahkan sesuai surat edaran Kemendagri, untuk pencegahan penyebaran Covid-19 jumlah pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dibatasi. ” Jadi setiap desa, jumlah pemilih hanya sekitar 500 pemilih ditiap satu TPS. Dan dipastikan anggaran pelaksanaan akan membengkak, karena hampir rata-rata jumlah pemilih lebih dari jumlah tersebut. Bahkan, ada dusun jumlah pemilihnya lebih dari 500 orang ,”ungkapnya.

Maka untuk menyikapinya, kata Zulfadli, pemerintah kabupaten dan desa harus duduk bersama untuk menyikapi kondisi tersebut. Saat disinggung mengenai waktu pelaksanaan di bulan Februari 2021, lanjut Zulfadli, itu dilakukan karena masa kerja para penjabat kepala desa itu maksimal hanya setahun. “Jadi maksimal triwulan pertama itu sudah melaksanakan pilkades. Karena kalau sampai bulan April itu tidak dilaksanakan, maka penjabat desa sudah lebih dari setahun yang artinya melanggar aturan yang ditetapkan. Semua 27 desa itu semuanya dijabat penjabat desa,”ungkapnya.

Sanksi Langgar Prokes di Pilkades

Pilkades Serentak yang rencananya akan dilaksanakn Februari 2021 di Kabupaten Pangkep. Akan dilaksanakan pada 27 desa di 10 wilayah kecamatan. Diantaranya dua di wilayah kecamatan kepulauan yakni Desa Poleondro di Kecamatan Liukang Tangaya dan Desa Sabaru di Kecamatan Kalmas.

Selanjutnya di Desa Tompo Bulu, Kecamatan Balocci, Desa Bowong Cindea, Tabo-Tabo, Mangilu, Bulu Cindea dan Biring Ere di Kecamatan Bungoro. Tujuh desa di Kecamatan Labakkang diantarnya, Desa Patallasang, Manakku, Gentung, Kanaungan, Bonto Manai, Kassi Loe dan Desa Bara Batu. Kecamatan Marang terdiri atas Desa Padang Lampe, Pitue dan Pitusunggu.

Kecamatan Segeri di Desa Baring, Kecamatan Minasatene di Desa Kabba, Kecamatan Mandalle di Desa Benteng, Manggalung dan Mandalle. Dan empat desa diwilayah pegunungan di Kecamatan Tondong Tallasa yakni Desa Bantimurung, Tondong Kura, Lanne serta Bulu Tellue.

Sebagai imbauan bagi para calon kepala desa (Cakades) terkait penerapan protokol kesehatan.
Zulfadli mengakui, ada beberapa hal yang harus diikuti dan bila melanggar akan dikenakan sanksi.
Adapun sanksi baik bagi calon kepala desa, panitia pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan pasal (44E), di antaranya yaitu berupa teguran lisan dan teguran tertulis.

Untuk teguran tertulis, diberikan oleh bupati bisa kepada calon kepala desa berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan tingkat kabupaten atas laporan dari panitia tingkat kecamatan. Adapun sanksi diskualifikasi kepada calon kepala desa oleh bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan tingkat kabupaten atas laporan dari sub kepanitiaan tingkat kecamatan dan satuan tugas penanganan Covid-19.

Adapun ketentuan sesuai pasal 44 F, dimana bupati selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 kabupaten berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan di Kabupaten dapat menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian covid-19 tidak dapat dikendalikan.
Jadi pada intinya di dalam semua tahapan pelaksanaan Pilkades dari awal sampai dengan selesai semua wajib menerapkan protokol kesehatan bagi seluruh unsur yang terlibat.(ade)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *