Sulawesi Barat

Mangkir Panggilan KPK, Aco: Bupati Polman Minta Jadwal Ulang

ag Protokol dan Komunikasi dan Pimpinan Setda Polman, Aco Musaddad

PAREPOS.CO.ID,POLMAN — Bupati Kabupaten Polewali Mandar (Polman) dua periode, Andi Ibrahim Masdar mangkir pada panggilan untuk dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjadwalkan pemanggilan tersebut, Jumat 20 November 2020. ” Iya, hari ini memang ada jadwal pemanggilan kepada bupati oleh KPK. Pemanggilan itu untuk dimintai keterangan atas penyidikan yang dilakukan. Pak bupati masih berada diluar daerah dalam rangka kunjungan kerja meninjau pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) didampingi Dirut PDAM di Gianyar, Bali,”ujar Kabag Protokol dan Komunikasi dan Pimpinan Setda Polman, Aco Musaddad yang ditemui sejumlah wartawan usai keluar dari Mapolres Polman.

Selain bupati, kata Aco Musaddad, beberapa mantan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ikut dipanggil KPK. “Mereka yang dipanggil itu saat menjabat pada tahun 2016-2017,”ujarnya. Mereka diantaranaya, mantan Kepala Bagian Keuangan Nawir dan Kepala Bagian Keuangan saat ini, Mukim. Selanjutnya, Mantan Kepala Bappeda Kallang Marzuki dan Kepala Dinas PUPR Polman Abdul Rahman. “Pemanggilan oleh KPK, untuk dimintai keterangan terkait perencanaan program ditahun 2016-2017,”ungkapnya di Mapolres Polman saat mengantarkan surat permohonan maaf dari Bupati.

Aco menjelaskan, surat permohonan itu karena bupati tidak bisa menghadiri panggilan KPK, sehingga meminta agar menjadwalkan ulang pemanggilan tersebut. “Pak Bupati kini sudah dalam perjalanan ke Polman, dan kita minta kesalah satu penyidik KPK agar segera memasukan surat pemanggilan ulangnya, biar kami langsung bisa sampaikan ke bupati,”ungkapnya berlalu.

Sementara itu, salah satu Anggota DPRD Polman, H Syaiful yang ditemui usai mengikuti pemeriksaan KPK mengaku bingung. Pasalnya, kata anggota fraksi PDIP itu, ada dugaan tindak pidana korupsi pada pengesahan APBD 2016-2017. H Saiful mengakui, proses pengesahan dan pembahasan APBD 2016-2017 itu berjalan normal , tidak ada lobi untuk memuluskan pengesahan baik antara eksekutif dan legislatif sebelum pengesahan diparipurnakan.(win/B)

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TRENDING

To Top