Tuntut Hak, Ratusan Anggota ABPEDNAS Turun Aksi di Polman

  • Whatsapp
Tuntut Hak, Ratusan Anggota ABPEDNAS Turun Aksi di Polman

PAREPOS.CO.ID,POLMAN — Ratusan massa dari Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional   (ABPEDNAS) Cabang Polewali Mandar (Polman) menggelar aksi unjuk rasa damai didepan Kantor Bupati Polman, Kamis 10 September 2020.

Massa yang terdiri dari Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perwakilan dari 15 wilayah kecamatan menyuarakan hak-hak sebagai BPD ditingkat desa yang tidak sejalan dengan regulasi yang ada.

Bacaan Lainnya

Ketua ABPEDNAS Cabang Polman, Dr Umar dalam orasinya mengatakan, selama ini yang terjadi proses pelaksanaan pemerintahan desa di Indonesia lebih terfokus pada Kepala Desa dan perangkatnya. Padahal dalam UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa bahwa yang menjalankan fungsi pemerintahan desa bukan hanya Kepala Desa, melainkan juga (BPD) yang merupakan salah satu lembaga penting dalam penyelenggaraan perumusan desa.

Namun nyatanya ini tidak berbanding lurus dengan apa yang terjadi. Begitu juga di Kabupaten Polman, dan sangat disayangkan keberadaan BPD Desa seakan tidak diperhatikan. Belum lagi, tunjangannya hanya Rp 300 ribu perbulan sedangkan Kepala Desa dan perangkatnya mencapai Rp 2 juta. ” Kondisi ini kan sangat miris, belum lagi sarana dan prasarana BPD yang tidak mendukung seperti sekertariat belum ada tersedia,”ungkapnya.

Lembaga BPD, kata Umar, pengawal Kepala Desa di Desa. ” Bagaimana kami mau bekerja maksimal dalam hal pengawasan, sementara keberadaanya seolah diabaikan, betapa tidak hak-hak selaku BPD tidak sejalan dengan regulasi dan aturan yang ada,”tegasnya.

Untuk itu, selaku lembaga pengawal kebijakan Kepala Desa yang ada di Desa kami menuntut peningkatan kapasitas SDM BPD melalui bimtek, dan menuntut tidak ada pemotongan ADD maupun DD tanpa melalui musyawarah desa. Mendukung anggaran penyusunan Perdes dalam setiap APBDesa, meminta ABPEDNAS Cabang Polmam agar dilibatkan dalam penyusunan Perda dan Perbup. Pengadaan Kantor BPD yang layak serta Anggaran Dana Desa 15% dari DAU dan DBH, dan setiap anggota BPD wajib mengetahui dan dilibatkan dalam keputusan strategis terutama mengenai pengawasan anggaran.

Sementara itu, Sekertaris Daerah (Sekda) Polman, Andi Bebas Manggazali usai menerima peserta aksi menuturkan apa yang menjadi tuntutan para ketua dan Anggota BPD ini akan kita komunikasikan dengan Bupati Polma. Soalnya Bupati yang berwenang menyimpulkan segala sesuatunya di Polman. “Bupati kan lagi keluar daerah, untuk itu beberapa tuntutan BPD ini akan dibicarakan semua karena keputusannya semua itu ada sama Pak Bupati namun beberapa tuntutan BPD ini akan menjadi perhatian bagi kita demi kemajuan Desa yang ada dikabupaten Polman,”kata Andi Bebas.(win/B)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *