Media Menjamur Dikeluhkan Kepala Desa, Ketua PWI Pinrang: Mudah Mengaku Wartawan

  • Whatsapp
Media Menjamur Dikeluhkan Kepala Desa, Ketua PWI Pinrang: Mudah Mengaku Wartawan

PAREPOS.CO.ID,PINRANG– Keluhan terkait menjamurnya jumlah media pers, berdampak pada fenomena menurunnya tingkat kepercayaan publik. Hal itu diakui, Ketua PWI Pinrang, Masrul Umar yang mengaku menerima berbagai keluhan dan masukan dari para kepala desa dan tokoh masyarakat di bumi Lasinrang. Terlebih, kondisi saat ini banyak oknum-oknum yang dengan mudah mengaku wartawan mulai dari media cetak dan online.

Parahnya, parah oknum ini berdalih dengan berbagai kepentingan untuk mendapatkan sesuatu dari para kepala desa. Mulai dengan memasang wajah memelas, hingga tak segan-segan mengintimidasi berujung tindak pemerasan. “Iya, ini kondisi ril yang terjadi saat ini,”tegasnya. Masrun pun telah mengimbau khususnya para wartawan yang bergabung di PWI agar jika melakukan peliputan untuk melengkapi diri dengan surat keterangan dari pimpinan redaksi. Medianya harus berbadan hukum serta memiliki bukti terbit jika dari media cetak.

Bacaan Lainnya

Sedangkan untuk media online, kata Masrun, nama mereka wajib terdaftar dalam books media bersangkutan. ” Itu kami sampaikan dan kiranya menjadi perhatian para kepala desa. Tujuannya, untuk menjaga kehormatan seorang wartawan, sehingga hal diatas itu harus menjadi pedomannya,”ungkapnya, Jumat 11 September 2020, didampingi Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Provinsi Sulsel, H Mappiar HS dan Plt Ketua PWI Parepare dan Barru, Ibrahim Manisi di Warkop 588, Kota Parepare.

Senada diungkapkan, Plt Ketua PWI Parepare dan Barru, Ibrahim Manisi jika media saat ini harus mampu membuka wawasan dan memberikan edukasi masyarakat. Nilai sebuah berita, kata Komisaris Aktif PAREPOS, harus berintegritas, objektif, dan konstruktif, serta tetap pada koridor pemikiran- pemikiran kritis serta solutif. Sebelumnya, Mantan Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyodari sebuah laman berita online mengakui, saat ini banyak media baru dan banyak pengusaha atau kelompok politik yang membuat media.

Media ini tidak berbadan hukum, tidak memiliki alamat redaksi yang jelas, tidak menyebutkan nama penanggung jawab, terbit temporer atau kadang terbit kadang tidak, bahasanya tidak menggunakan standar baku jurnalistik, menggunakan nama yang terkesan menakutkan. Dan isi dari media tersebut banyak yang melanggar kode etik.

“Kami menemukan ada media cetak namanya KPK. Bukan Komisi Pemberantasan Korupsi tapi Koran Pemberita Korupsi. Mereka ini punya cabang sampai ke daerah daerah. Mereka menakut-nakuti para kepala desa, kepala sekolah. Dengan tuduhan selalu tentang anggaran. Misalnya penyimpangan anggaran bantuan operasional sekolah (BOS), anggaran dana desa. Kami tangani. Jelas ini pelanggaran. Tidak boleh menggunakan nama nama lembaga. Apalagi ternyata kantor redaksinya itu cuma di warung,”ungkapnya.

Terlebih, saat ini memasuki tahun politik di mana sejumlah daerah mengadakan pelaksanaan Pilkada serentak. Menjelang Pilkada ini kerap bermunculan media palsu yang melakukan kampanye hitam kepada pasangan calon dengan mengatasnamakan kebebasan pers. Dampaknya, media abal-abal ini juga melahirkan wartawan abal-abal di mana mereka berpenampilan sok jago yang tak memahami etika jurnalistik, mengaku anggota organisasi wartawan meski tak jelas organisasi apa yang dimaksud, mengajukan pertanyaan pertanyaan yang tendensius dan kerap kali mengancam atau memeras narasumber.

“Wartawan abal-abal ini ada lho yang dulunya adalah kernet bis, tukang tambal ban karena sekarang sangat mudah jadi wartawan tinggal membuat kartu identitas maka jadilah wartawan. Mereka juga kerap kali mengandalkan kartu identitas ini untuk selamat dari tilang ketika berhadapan dengan aparat kepolisian,”katanya. Olehnya itu, Dewan Pers kini terus memperbaiki kualitas dan kompetensi wartawan dengan pengawasan pelaksanaan kode etik jurnalistik, membuat uji kompetensi, menegur media tersebut, dan membuat sejumlah pedoman peliputan.(*/ade)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *