Limbah B3 jadi Perhatian Ombudsman Sulbar, Ini Penyebabnya

  • Whatsapp
Limbah B3 jadi Perhatian Ombudsman Sulbar, Ini Penyebabnya

PAREPOS.CO.ID,MAMUJU– Ombudsman Republik Indonesia melakukan kajian sistemik mengenai pengelolaan dan pengawasan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan atau limbah medis baik dari Rumah Sakit maupun Puskesmas di wilayah Sulawesi Barat (Sulbar). Guna mengkaji secara sitemik, ombudsman menghadirkan Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
dan Pihak DPM-PTSP Provinsi Sulbar, beberapa waktu lalu.

Asisten Ombudsman Sulbar, Sekarwuni Manfaati menjelaskan, sebelumnya ombudsman telah mengumpulkan informasi terkait gambaran pengelolaan limbah di beberapa rumah sakit dan puskesmas dan fasilitas kesehatan khususnya di Kabupaten Mamuju. Banyak kendala yang dihadapi oleh fasilitas pelayanan kesehatan terkait pengelolaan limbah B3. Salah satunya yaitu terkait izin penggunaan alat (insinerator).

Bacaan Lainnya

Hal ini menyebabkan penanganan limbah infeksius di tiap-tiap rumah sakit umum dan puskesmas belum dapat dikelola secara optimal. Pihak dinas terkait yang hadir dalam kegiatan koordinasi hari ini juga menyampaikan, saat ini belum ada badan usaha pengangkut khusus untuk Provinsi Sulawesi Barat. Sehingga limbah-limbah medis yang berasal dari beberapa rumah sakit, biasanya diangkut oleh pihak ketiga yang berasal dari perusahaan di Kota Makassar setiap triwulan sekali.

Bahkan di puskesmas-puskesmas limbah tersebut hanya bisa disimpan atau ditampung untuk kemudian dibakar karena keterbatasan alat dan anggaran yang ada untuk dilakukan pengolahan ataupun pengangkutan sebagaimana mestinya. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulbar, Lukman berharap dengan adanya kegiatan, nantinya dapat mendorong upaya peningkatan pengelolaan limbah medis di wilayah Sulawesi Barat. Sehingga menjadi perhatian termasuk dalam hal pembinaan dan pengawasan dari pihak pemerintah daerah dan provinsi.

“Ombudsman akan berkomitmen mendorong persoalan ini, semoga kawan-kawan dari Dinkes, DLHD dan DPM-PTSP juga senantiasa siap bersinergi, bahkan Gubernur dan para Bupati diharapkan memberikan perhatian serius terhadap penanganan sampah medis sebelum menimbulkan masalah serius,”tegasnya.(*/ade)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *