Kebijakan Anggaran,HMI Tuntut Keadilan di Polman

  • Whatsapp
Kebijakan Anggaran,HMI Tuntut Keadilan di Polman

PAREPOS.CO.ID,POLMAN — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Polewali Mandar (Polman), Kamis 3 September, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Polman. Dalam aksinya, puluhan anggota HMI ini menuntut DPRD Polman untuk lebih bijak dan selektif dalam melakukan pembahasan KUA-PPAS tahun 2021 yang saat ini tengah berjalan dan berproses.

Kordinator Lapangan ( Korlap) Ridwan mengatakan, satu pertanyaan mendasar yang penting untuk ditegaskan dalam membahas soal anggaran, yaitu kepada siapa anggaran di prioritaskan?. Perlu diketahui bahwa Anggaran Pendapatan belanja di Polewali Mandar mencapai Rp 1.6 Triliun lebih. ItU sesuai data yang kami peroleh pada KUA PPAS anggaran yang menyentuh masyarakat secara langsung. Terdapat pada Belanja modal hanya diangka Rp 400 Miliar, tanpa disadari proyeksi perencanaan APBD 2021 secara mutlak menodai sendiri visi misi Bupati.

Bacaan Lainnya

Ini bisa dilihat dalam gambaran keadilan melalui KUA PPAS yang hari ini sedang dilakukan pembahasan secara bersama antara pihak eksekutif dan legislatif. Namun, dalam pengamatan HMI terhadap dokumen KUA PPAS, banyak perencanaan program yang sangat jauh dari aspek keadilan. ” Untuk itu kami sebagai rakyat yang telah memberikan mandat terhadap wakil-wakil rakyat di DPRD mengharapkan KUA PPAS bukan sebagai barang jadi yang hanya akan disahkan begitu saja. Namun kami berharap pembahasan itu betul-betul memperhatikan satu demi satu program dan alokasi anggaran yang tidak rasional.yang sesuai amanah UU No.23 tahun 2014 Pemerintah Daerah dalam pasal 16 ayat 1,2,3 dan 4,”katanya.

Ketika keberpihakan anggaran itu ingin diletakkan semaksimal mungkin sebagaimana yang diamanahkan dalam permendagri No. 90 tahun 2019 yang didalamnya memuat tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur menghendaki bahwa urusan wajib pelayanan dasar sebagai prioritas dianataranya tentang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, ketertiban dan sebagainya.

Dalam aksi itu juga massa memberikan warning terhadap anggota DPRD dalam melakukan penguraian pembahasan terhadap KUA PPAS yang ditengarai mengandung program yang tidak rasional dan tidak berkeadilan dengan presentasi belanja oprasional angka Rp 1,7 Triliun atau di angka 75% sedangkan belanja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat hanya di angka 24% atau sekitar Rp 400 Miliar dan sisahya ada pada belanja tak terduga di angka Rp 3 Miliar.

Adapun tuntutan mahasiswa sebagai rasionalisasi anggaran, realokasi anggaran kepada aspek yang prioritas, wujudkan pemerataan infrastruktur untuk masyarakat, sejahterakan SDM tenaga kesehatan daerah terpencil
, hentikan kesenjangan dan tingkatkan kualitas pendidikan
Serta wujudkan jaminan kesehatan yang merata dan wujudkan pengentasan data kemiskinan dan cegah anggaran siluman dan titipan termasuk wujudkan e-budgeting.

Ketua DPRD Polman Jupri Mahmud mengatakan, apa yang menjadi tuntutan mahasiswa pihaknya ini mengetahui apa saja kejanggalan yang ada pada pembahasan KUA PPAS ini dan ingin mengetahuinya apa sebenarnya yang janggal. Apakah metode pembahasan atau apa, karena dari tahun sebelumnya kita juga selalu bahas dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Platfon Anggaran Sementara(PPAS). ” Kita menelisik anggarannya seperti apa dalam hal pendapatan optimalisasi Peningkatan PAD dalam distribusi belanja, jadi ini KUA PPAS kita sangat teliti bahas ini karna kita bahas per OPD. Ini saja sementara pembahasan berlangsung dan baru sekitar 2 minggu. Apalagi dalam aturan pembahasan itu lamanya kita bahas itu 4-6 minggu baru selesai. Kalau daerah lain mungkin sudah ada yang selesasi tapi kami di Polman ini masih berproses dan ini butuh waktu, karena kita tidak mau membahas secepat itu sebab harus ditelisik semua apa apa saja pengalokasian anggaran itu,”ungkapnya.(win/C)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *