ASN tak Netral dan Berpolitik Praktis, Gubernur: Langsung Pecat

  • Whatsapp
ASN tak Netral dan Berpolitik Praktis, Gubernur: Langsung Pecat

PAREPOS.CO.ID,MAKASSAR– Aparatur Sipil Negara (ASN) kembali diingatkan untuk tidak ikut-ikutan politik praktis. Terlebih tahun ini, sejumlah daerah akan melangsungkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020. ASN hanya bertugas melayani masyarakat dan tidak perlu terlibat dalam agenda kampanye politik. Apalagi, aturan yang melarangnya pun sudah tertuang dalam Undang-Undang ASN.

Gubernur Sulsel, Prof Nurdin Abdullah menegaskan akan memecat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbukti tidak netral dan melakukan politik praktis. “Pokoknya lansung kita pecat kalau ada ASN yang berani dan terbukti melakukan politik praktis pada saat Pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan berlansung dibeberapa daerah di Sulsel,”ungkap Nurdin Abdullah, kemarin.

Bacaan Lainnya

Mantan Bupati Bantaeng itu menyebutkan telah menyampaikan ke sejumlah kepala daerah untuk menindak tegas ASN yang berani bermain politik.
“Makanya saya sudah kasi tahu walikota dan bupati, yang masih bermain langsung aja tangkap kalau perlu kita siapkan formulir pemecatan,”ungkapnya. Gubernur mengaku ketidaknetralan ASN akan menjadi pemicu instabilitas di pemerintahan. “Ini tidak boleh terjadi,jangan ada ASN yang berani berpolitik praktis, karena akan menjadi pemicu instabilitas di pemerintahan,”pungkasnya.

Pilkada, kata Gubernur, adalah ajang konstestasi adu program bukan adu kelemahan masing-masing. “Jadilah Calon Kepala Daerah yang bisa diteladani karena masyarakat itu bukan melihat kelemahan dan sebagainya. Tapi apa karya yang sudah di torehkan, supaya Pilkada ini sejuk dan menjaga daerah kita tetap zona hijau,”tambahnya.”Jangan menciptakan benih perselisihan,itu yang paling penting dan belajarlah berdemokrasi secara gentleman. Dan menjadikan pilkada sebagai festival gagasan yang kira-kira bisa diwujudkan. Saya kira penting itu,masyarakat tinggal menunggu kalau begini,”tutupnya.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB), Tjahjo Kumolo menegaskan, ASN hanya bertugas melayani masyarakat dan tidak perlu terlibat dalam agenda kampanye politik. Apalagi, aturan yang melarangnya pun sudah tertuang dalam Undang-Undang ASN. Dia menyebut, sanksi berat menanti ASN yang tidak netral. Mulai dari teguran hingga pemecatan. “Masalah netralitas ASN sudah ada kerjasama antara Kemendagri, Bawaslu, Kemenpan RB, dan BKN. Jadi sanksinya tegas lho, bisa sanksi sampai pemecatan, mulai peringatan sampai diturunkan jabatan pangkat,” ujarnya. (*/ade)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *