Serahkan Ratusan SK dan Tanda Kehormatan ke ASN, Syamsuddin: Jangan Lupa Berterima Kasih

  • Whatsapp
Serahkan Ratusan SK dan Tanda Kehormatan ke ASN, Syamsuddin: Jangan Lupa Berterima Kasih

PAREPOS.CO.ID,PANGKEP– Bupati Pangkep, H Syamsuddin A Hamid SE menyerahkan 427 Surat Keputusan (SK) 100 persen pengangkatan Aparat Sipil Negara (ASN), untuk mengisi sejumlah formasi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep). Adapun ratusan ASN yang diterima pada formasi tahun 2020 itu terdiri dari tenaga guru sebanyak 170 orang, tenaga kesehatan 277 orang dan tenaga teknis 30 orang. Selain penyerahan SK, kegiatan yang dilaksanakan dihalaman Kantor Bupati Pangkep, Senin 31 Agustus, pagi tadi.

Bupati juga menyematkan tanda kehormatan berupa Satyalencana Karya Satya kepada 236 orang ASN yang telah mengabdi kepada bangsa dan negara sebagai ASN selama 10 tahun, 20 tahun hingga 30 tahun secara terus menerus dengan menunjukkan kecakapan, kedisiplinan, kesetian dan pengabdian sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap pegawai lainnya. Penerima penghargaan Satyalencana Karya Satya dari Presiden Republik Indonesia, Ir Joko Widodo terdiri atas 30 tahun sebanyak 29 orang, 20 tahun sebanyak 16 orang dan 10 tahun sebanyak 190 orang.

Bacaan Lainnya

Bupati Pangkep usai kegiatan itu kepada PAREPOS Online mengungkapkan, kehadiran ratusan ASN tersebut memberikan kekuatan baru bagi pemerintah daerah dalam melayani masyarakat. Selain itu, kata Syamsuddin, dirinya berpesan agar mereka mampu memberikan pelayanan lebih baik dari pada pendahulunya. ” Buktikan jika kalian lebih baik lagi dari pendahulu kalian dan jangan lupa berterima kasih,”ungkapnya.

Bupati Pangkep dua periode itu pun menyoroti berbagai persoalan yang terjadi dilingkungan masyarakat. Mulai persoalan seragam sekolah, hingga terkait pelayanan di Rumah Sakit Umum daerah (RSUD). “Saya meminta agar persoalan yang terjadi agar di usut tuntas, mulai dugaan penjualan seragam sekolah hingga pelayanan kesehatan di RSUD,”tegasnya.

Terkait persoalan pelayanan di RSUD, kata Syamsuddin, itu harus diusut tuntas. “Jika dokter yang salah dalam melaksanakan kewajibannya, maka tentunya ditindak,”ungkapnya. Pemerintah itu hadir untuk kepentingan masyarakat dan kewajiban ASN untuk memberikan pelayanan maksimal sesuai tupoksinya.(*/ade)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *