Hubungan Eksekutif dan Legislatif Dinilai tak Harmonis, Diduga Ini Penyebabnya

  • Whatsapp
Hubungan Eksekutif dan Legislatif Dinilai tak Harmonis, Diduga Ini Penyebabnya

PAREPOS.CO.ID,PINRANG– Hampir semua kalangan merasakan dampak Pandemi Covid-19. Bahkan, berdampak pada hubungan dua institusi penyelenggara pemerintahan di daerah antara eksekutif dan legislatif di bumi Lasinrang, Pinrang tak harmonis.

Mulai dari pemangkasan anggaran belanja operasional DPRD yang diarahkan ke pembiayaan Covid-19, dan yang lebih mengecewaan DPRD soal tidak diakomodirnya Pokok Pikiran (Pokir) hasil reses penjaringan aspirasi dari masyarakat yang diajukan. Karena belum mendapat tanggapan dari pihak eksekutif dalam hal ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pinrang.

Bacaan Lainnya

Tensi panas itu mulai terlihat saat proses pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUPA – PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2020
dan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun 2021. Bahkan dalam rapat tersebut sempat terjadi skorsing rapat yang begitu panjang.

Bahkan informasi yang dihimpun PAREPOS Online,  Bupati Pinrang HA Irwan Hamid menemui secara khusus para pimpinan fraksi di Kantor DPRD untuk memuluskan proses pembahasan. Namun upaya tersebut  juga mengalami kebuntuan.

Anggota Badan Anggaran DPRD Pinrang, Hastan Mattanette membenarkan alotnya pembahasan, karena tidak adanya sikronisasi antara eksekutif dan legeslatif. “Kami mengharapkan dalam penyusunan RAPBD tahun berikutnya diberi ruang yang cukup untuk mengakomodir pokok-pokok pikiran (pokir) yang merupakan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui reses,”kata Hastan Mattanette, Minggu 16 Agustus 2020.

Sementara pihak eksekutif mengaku sulit mengakomodir karena bupati telah menyiapkan program pembangunan yang diambil melalui proses musrembang. “Sebagai jalan tengah KUPA-PPAS Perubuhan 2020 tetap disetujui,sementara KUPA-PPAS 2021 pembahasanya dijadwalkan ulang. Padahal sedianya harus selesai pada minggu kedua bulan Agustus,”kata legislator Golkar tersebut.

Hal yang sama juga disampaikan Ketua Fraksi PKB, Alimuddin Budung menilai apa diperjuangkan adalah kepetingan masyarakat. Pokir adalah hasil reses anggota DPRD yang memiliki dasar hukum untuk diakomodir pihak eksekutif. “Kami akan terus konsisten mengawal aspirasi masyarakat,”tegas H Ali sapaan akrabnya.

Pada saat rapat peripurna penandatangan nota kesepaham KUPA-PPAS 2020,Jum”at 15 Agustus 2020. Bupati Irwan Hamid tidak hadir,bukan hanya bupati unsur forkomimda lain juga memilih tidak hadir. Namun wakil bupati Alimin menyampaikan ketidakhadiran bupati alasan sakit.(mnr/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *