Tito Karnavian Pantau Persiapan Pilkada di Sulsel, Gubernur: Enam Daerah Masuk Zona Merah

  • Whatsapp
Tito Karnavian Pantau Persiapan Pilkada di Sulsel, Gubernur: Enam Daerah Masuk Zona Merah

PAREPOS.CO.ID,MAKASSAR– Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Rabu 8 Juli, kemarin melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Selatan. Kunjungan tersebut dalam rangka persiapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada Desember 2020. Dalam kunjungannya, mantan Kapolri tersebut disambut Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Prof Nurdin Abdullah, sekaligus melaksanakan pertemuan di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel.

Pada peretemuan itu, Gubernur Sulsel mengaku pemerintah Provinsi Sulsel terus membackup Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel dalam menyukseskan pelaksanan Pilkada serentak yang akan dilakukan di 12 kabupaten dan kota di Sulsel. “Alhamdulillah kita tidak ada masalahSpemprov sulsel terus membackup KPU Sulsel dari awal untuk mensukseskan pilkada serentak di Sulsel termasuk penyiapan logistik pemilu,serta alat pelindung diri (APD),dan rapid test karena saat ini masih dalam pandemi covid-19,”ungkap Nurdin Abdullah dihadapan mendagri.

Bacaan Lainnya

Nurdin Abdullah menyebutkan dari 12 kabupaten dan kota di Sulsel yang akan melaksanakan pilkada serentak, ada 6 daerah yang masuk zona merah. “Perlu kami laporkan pak mentri,dari 12 daerah disulsel yang akan melaksanakan pilkada serentak,ada 6 daerah yang masuk zona merah sehingga kami kumpul bersama seluruh bupati dan wali kota untuk menyatukan langkah dan pandangan kita,untuk melakukan langkah antisipasi termasuk bagaimana memutus rantai penularan covid-19 sehingga penyelenggaraan Pilkada pada 9 Desember mendatang berjalan baik dan lancar,”sebutnya.

Gubernur Sulsel lebih jauh menyampaikan makassar adalah episentrum penularan virus corona sehingga apa bila telah diselesaikan maka 80 persen persoalan Covid-19 di Sulsel telah ditangani,”pungkasnya. “Sesuai arahan mendagri,kami membuat sebuah gerakan bersama,menjaga wilayah masing-masing termasuk gerakan menggunakan masker selama vaksin dan obat belum kita temukan,karena mayoritas masyarakat kita masih enggan menggunakannya . Alhamdulillah termasuk Kota Makassar telah membuat perwali,”jelasnya.

Nurdin menambahkan dalam perwali kota makassar yang sementara disosialisasikan ada pembatasan pegerakan orang masuk dan keluar kota makassar. “Tentu ini bukan PSBB, tapi ini pembatasan, jadi masing-masing daerah memastikan orang yang masuk dan keluar itu tidak ada potensi menularkan dengan menunjukkan keterangan bebas Covid-19,”tambahnya. Pada kesempatan ini, lanjut mantan Bupati Bantaeng itu, juga melaporkan adanya keresahan di masyarakat ketika pemerintah membuat aturan pembatasan, terutama surat keterangan bebas Covid-19. ” Jadi kami hari Senin kemarin telah memulai membuka gerai-gerai untuk rapid test gratis. Jadi tentu tidak ada alasan bagi masyarakat yang akan meninggalkan Makassar maupun akan masuk Makassar tanpa ada keterangan bebas Covid-19,”ungkapnya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavia menegaskan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) akan berlangsung pada bulan Desember mendatang. Tito Karnavian mengaku banyak melihat dan belajar pelaksanaan pemilihan di berbagai dunia seperti Korea Selatan yang mampu melaksanakan tahapan secara on schedule. “Kita banyak belajar dan melihat seperti Korea Selatan misalnya, walaupun sebagai negara kedua terkena pandemi Covid-19 setelah Cina, negara ini mampu melaksanakan tahapan secara on schedule walaupun pada masa puncak pandemi mereka di bulan April. Protokol kesehatan negara ini yang akan diadopsi”, ungkapnya.

mantan Kapolri itu menyebutkan pilkada serentak di Indonesia sedianya dilaksanakan bulan September tahun 2020. “Dari tahun 2019 sudah dilaksanakan tahapan awal, total 15 tahap hingga selesai tapi di bulan Maret Indonesia mengalami pandemi Covid-19.sehingga dilakukan perubahan dan diundur bulan Desember,” sebutnya. Mendagri menambahkan kehadirannya dalam rangka tugas pokoknya yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah. “Kita punya agenda besar, yaitu pilkada dan ini amanat Undang-undang yang diharapkan semua berjalan baik dan lancar meski ditengah pandemi covid-19”, pungkasnya.(*/ade)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *