Kepala Daerah vs Legislator Senayan Berebut Kursi Ketua Golkar Sulsel

  • Whatsapp
Kepala Daerah vs Legislator Senayan Berebut Kursi Ketua Golkar Sulsel

PAREPOS.CO.ID,MAKASSAR– Tahapan penyerahan surat dukungan pada pelaksanaan Musda X Golkar Sulsel, Sabtu 25 Juli, resmi ditutup Tim Steering Committee Musda X Golkar, sekitar pukul 16.00 Wita. Selanjutnya, panitia akan melakukan pleno dan berita acara verifikasi untuk disampaikan pada forum Musda Provinsi Sulsel. Hasilnya, dari sembilan kandidat yang mendaftar menjadi bakal calon Ketua DPD I Golkar Sulsel, hanya empat kandidat yang menyetor surat dukungan minimal 30 persen.

Keempatnya merupakan kader terbaik Golkar Sulsel, dimana dua merupakan kepala daerah aktif dan dua lagi merupakan legislator senayan. Mereka adalah Bupati Pangkep dua periode H Syamsuddin A Hamid dan Wali Kota Parepare dua periode HM Taufan Pawe sekaligus keduanya Ketua DPD II Golkar di daerahnya. Sedangkan dua lagi yakni Hamka B Kady dan Supriansa kini duduk menjadi Anggota DPR RI dari fraksi Golkar. Sementara lima kandidat lainnya memilih mundur dari arena pertarungan kandidat Ketua Golkar Sulsel. Diantaranya, Syamsul Alam, A. Rio Padjalangi, Emir Baramuli, Kadir Halid, dan Abdillah Natsir.

Bacaan Lainnya

Dari keempat bakal calon ini, masing-masing mengklaim telah mencukupkan perolehan suara. Wali Kota Parepare HM Taufan Pawe yang pertama kali datang tak menjelaskan secara rinci jumlah dukungan kepadanya. Ketua DPD II Golkar Parepare itu hanya memastikan suara yang ia kantongi telah mencukupi kuota yang ditetapkan panitia.

Begitu pun Bupati Pangkep, H Syamsuddin Hamid yang dengan tegaskan mengungkapkan syarat untuk menjadi Ketua Golkar Sulsel telah ia penuhi termasuk syarat dukungan yang 30 persen. Anggota DPR Ri, Supriansa tak kalah yakinnya, ia mengaku mengantongi hampir 50 persen dari 30 pemilik hak suara. Dan Hamka B Kady, kader senior yang juga Anggota DPR RI itu datang dengan optimisme tinggi membawa surat dukungan yang telah ia genggam.

“Insya Allah keputusan akhir itu nanti kita serahkan kepada pimpinan musyawarah pada saat pelaksanaan Musyawarah Daerah, yang kita ketahui bahwa DPD I telah meminta kepada DPP karena situasi Makassar yang belum memungkinkan melangsungkan musyawarah dapat ditetapkan waktu sekaligus tempat pelaksanaannya di Jakarta,” urai Ketua Stering Committee Musda X Golkar Sulsel, Arfandy Idris usai menutup tahapan tersebut, kemarin.

Arfandy pun menjelaskan, jika nantinya dalam proses verifikasi ditemukan dukungan ganda atau keganjalan apapun, maka sesuai amanat anggaran rumah tangga, pihaknya akan melaporkan ke panitia Musda. “Itu nanti kami laporkan ke Musda, semuanya apapun yang kami dapatkan baik itu verifikasi administrasi atau faktual yaitu ganda itu kami laporkan ke panitia Musda,” terang dia.

Termasuk pemegang suara dari DPD II Golkar Kabupaten Gowa dan Sinjai yang Plt ketuanya dinonaktifkan sebagai pengurus, juga akan dilaporkan ke panitia. “Silahkan saja dimasukan, kami tidak dalam kapasitas memutus posisi itu karena untuk kepesertaan yah nanti kalau ada hal demikian kami laporkan karena untuk penetapan kepesertaan juga nanti kewenangan pada pimpinan Musda,” tegasnya.

Ketua Organizing Committee (OC) Musda DPD Golkar Sulsel, Risman Pasigai menambahkan, terkait jadwal Musda, pihaknya menyerahkan sepenuhnya terhadap DPP Golkar, termasuk tempat pelaksanaan nantinya bakal digelar di Jakarta. “Awalnya waktu pelaksanaan Musda di Makassar tanggal 25, 26, 27 Juli. Tapi tidak ada izin dari Polda. Kami sudah laporkan ke DPP dan mendapatkan petunjuk bahwa Musda digelar bulan Agustus bertempat di DPP Golkar Jakarta,” jelas Risman. Terkait tanggal tepatnya belum bisa ia pastikan. Semua keputusan, tegas Risman, kini ada di tangan DPP. “Apakah di awal Agustus, pertengahan atau akhir, belum ada kepastian. Kita lihat saja nanti,” pungkasnya.(*/ade)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *