Sulsel

Kejati dan Pemprov Sulsel MoU Penanganan Kasus Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

PAREPOS.CO.ID,MAKASSAR– Pemerintah Provinsi dan Kejaksaan Tingggi Sulawesi Selatan (Sulsel) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) tentang Penanganan Kasus Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Hal itu dilaksanakan disela Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Akuntabilitas Percepatan Penanganan Covid 19 se-Sulsel tahun 2020 di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Selasa 30 Juni 2020, kemarin.

Kegiatan yang dipimpin langsung, Gubernur Sulsel, Prof Nurdin Abdullah dihadiri Pangdam XIV Hasanuddin Mayjen TNI Andi Sumangerukka, Kapolda Sulsel Irjen Pol Mas Guntur Laupe, Kajati Sulsel Dr Firdaus Dewilmar, Kepala Perwakilan BPKP Sulsel, Arman Sahri Harahap, dan Sekprov Sulsel Dr Abdul Hayat Gani serta diikuti secara virtual Ketua Satgas Korsupgah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dian Patria.

Ketua Satgas Korsupgah KPK, Dian Patria mengaku, Pemerintah Provinsi Sulsel harus menata dan menertibkan semua aset milik pemerintah termasuk Stadion Mattoanging. “Kami di KPK minta Pemerintah Provinsi Sulsel untuk menempatkan unit kerja terkait berkantor di kawasan Stadion Mattoanging Makassar, untuk memudahkan pengawasan dan menuntaskan stadion kebanggaan Sulsel ini”, ungkap Dian.

Dian menyebut sejauh ini masih banyak fasilitas umum maupun sosial yang harus ditata dan ditertibkan, sehingga bisa dimanfaatkan secara maksimal. Dian Patria juga mengaku pandemi covid-19 memberi dampak langsung terhadap keuangan daerah karena dominan anggaran dimanfaatkan kesana, sementara penerimaan pajak berkurang. “Pandemi Covid 19 pasti memberi dampak langsung terhadap keuangan daerah karena pemotongan anggaran di daerah sampai 50 persen, serta penerimaan dari pajak berkurang sehingga berpangaruh pada kegiatan pemerintah di daerah”, ungkapnya.

Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Sulsel, Prof Nurdin Abdullah menyampaikan penghargaan kepada jajaran Kejati Sulsel yang telah menyelamatkan aset yang dikuasai pihak ketiga selama ini. Gubernur mengakui, setidaknya ada 11 aset yang telah diselamatkan diantaranya, aset Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulsel berupa tanah di Jalan Andi Tonro Makassar, aset Pemerintah Provinsi Sulsel berupa tanah dan bangunan di Jalan Adhiyaksa, Kota Makassar.

Aset berupa tanah dan bangunan di Kompleks Stadion Mattoanging, Jalan Cendrawasih Makassar, aset Dinas Perkebunan Provinsi berupa tanah kebun induk Bone-bone di Desa Rampoang Luwu Utara. Selanjutnya aset Dinas Perkebunan Provinsi Sulsel, berupa tanah kebun di Mannanti, Desa Mannanti, Kecamatan Tellulompoe, Kabupaten Sinjai. Sebelum menutup sambutannya, Gubernur mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejati dan seluruh elemen lainnya sudah berhasil mengembalikan aset Pemprov Sulsel.(*/ade)

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TRENDING

To Top