Warga Petoosang Geruduk Kantor DPRD Polman, Ini Penyebabnya

  • Whatsapp
Warga Petoosang Geruduk Kantor DPRD Polman, Ini Penyebabnya

PAREPOS.CO.ID,POLMAN — Puluhan warga yang didominasi ibu rumah tangga dari Kelurahan Petoosang, Kecamatan Alu mendatangi Kantor DPRD Polman, Senin 22 Juni 2020. Kedatangan mereka untuk mengadukan adanya beberapa warga yang memiliki kartu kuning atau kartu jaminan sosial namun sampai saat ini belum pernah tersentuh bantuan apapun dari pemerintah.

Salah satu warga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Sakiah mengaku, kartu yang dimilikinya sudah lama dipegang, namun hingga saat ini bantuan dari pemerintah melalui Dinas Sosial belum perna diterimanya. ” Sudah lama kartu ini saya pegang sejak namanya kartu kuning dan sekarang ganti kartu baru namun belum juga terima bantuan baik itu PKH maupun BPNT,”ujar Sakiah dengan logat bahasa daerah mandarnya saat menyampaikan keluh kesahnya dihadapan Anggota DPRD Polman, di Ruangan Aspirasi.

Bacaan Lainnya

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Sosial( Dinsos) Polman, Yusuf Jalaluddin Majid yang hadir diruangan itu mengatakan hal ini memang yang menjadi persoalan sebab yang melakukan pendataan itu bukan pihaknya, sehingga bagi yang layak menerima bantuan justru tidak sampai karena pendataannya diratakan, harusnya disaring dan dilaporkan. Sebab dinas tidak mengetahui siapa yang terima bantuan itu karena di pedoman umum (Pedum) itu juga tidak diatur untuk pensiunan.

Pengelola Data Dinsos Polman, Risma mengatakan, data yang di kirim ke Pusat itu hanya sebagian yang terdata dan persoalan itu bukan hanya di BST atau Program Dinsos lainnya melainkan BPJS juga banyak yang datang namun tidak aktif apalagi penerima bantuan BST.

Masalahnya, kata Risma, data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) banyak yang tidak singkron di pusat sehingga sebagian saja bantuan yang turun. “Sesuai data DTKS ini hanya 7000, banyak tidak singkron sehingga di input data non DTKS yang hasilnya 11.500. Dari data ini kita sudah hapus 294 orang, karena orang ini ada yang dobel dan ada juga yang tidak layak menerima,”ujar Risma.

Semntara itu, Ketua Komisi IV DPRD Polman, Agus Pranoto mengatakan, data yang paling banyak bermasalah di Kementrian Sosial. Data yang digunakan itu masih data lama yakni tahun 2011 sampai 2015 masih data BPS, sedangkan tahun 2015 sampai sekarang tidak ada perubahan data, dan itu masih menggunakan data lama. ” Ini fakta sesuai hasil kunker di kementrian, sehingga saya mengatakan bahwa pendataan yang bermasalah itu adanya ditingkat desa dan kelurahan artinya di kementrian tidak ada perubahan data sehingga yang menjadi sasaran ini bantuan warga miskin terdampak Covid-19 tidak merata dan adil. Bahkan kalau di desa ada warga kaya yang dapat maka semestinya pihak desa berinisiatif untuk merubahnya,”jelasnya.

Ketua Pansus Pencegahan Fariduddin Wahid mengatakan, dari pertemuan ini pihak DPRD akan melakukan pertemuan Internal dan duduk bersama untuk membahas masalah perbaikan data selanjutnya akan membahas bersama dengan instansi terkait.(win)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *