Hukum dan Kriminal

Tuntut Keadilan, Aliansi Petani Parapa Geruduk PN Polewali

PAREPOS.CO.ID,POLMAN– Ratusan masyarakat dan mahasiswa dari Dusun Parapa, Desa Rappang, Kecamatan Tapango yang mengatasnamakan Aliansi Petani Parapa, Rabu 24 Juli siang tadi, menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Pengadilan Negeri (PN) Polewali. Aksi unjuk rasa ini digelar untuk meminta keadilan atas tuduhan dan diskriminasi yang dialami oleh Salmia (52) dan Pinda (65), dimana kedua petani di Parapa ini dilaporkan ke Polisi dengan tuduhan menyerobot tanah sawah yang berada di daerahnya.

Kordinator Aksi, Sarli mengatakan, tanah sawah yang dituduhkan diserobot oleh Salmia adalah tanah sawah yang dibuka, dikelola secara turun-temurun oleh keluarganya. Salmia tak pernah menjual, menghibahkan atau dikelola orang lain.

Sedangkan Pinda (65) juga mengalami hal demikian, dia juga dilaporkan dengan tuduhan yang sama dengan Salmia menyerobot tanah yang sudah dikuasai selama puluhan tahun. Pinda dituduh menyerobot tanahnya sendiri oleh Syahril yang juga warga Parapa. Selain menguasai tanah tersebut, Pinda juga membayar pajak bumi dan bangunan setiap tahun kepada pemerintah.

Kedua petani Parapa ini sudah berulang kali dilaporkan dan ditetapkan menjadi tersangka. Proses hukum yang mereka hadapi selalu dihentikan karena tak ditemukan unsur tindak pidana. Berdasarkan dokumen penguasaan lahan keduanya adalah pemilik tanah yang dituduhkan melakukan penyerobotan.
” Salmia dan Pinda sudah berulang kali dilaporkan, dengan berbagai cara oleh pelapor karena ingin menguasai lahan sawah keduanya,”kata Sarli.

Sarli menjelaskan, pertama kali keduanya dilaporkan pada tahun 2006. Tahun tersebut keduanya ditetapkan menjadi tersangka dan ditahun 2012, 2013 dan 2016 dilaporkan lagi. Namun prosesnya berhenti karena tak cukup alat bukti. Yang terakhir, keduanya kembali dilaporkan pada Desember 2019 dan berproses sampai saat ini.

Pelapor, kata Sarli, sering menggunakan putusan pengadilan untuk perkara perdata yang telah dieksekusi tahun 2005 sebagai dasar melaporkan kedua petani tersebut. Namun, tanah yang dikuasai oleh Salmia, Pinda dan warga di Parapa bukalanlah tanah yang masuk dalam putusan tersebut sebagaimana batas-batas objek yang terdapat dalam putusan.

Proses hukum yang saat ini dijalani oleh Salmia dan Pinda adalah hal yang sangat dipaksakan, termasuk penetapan tersangka. Sebelum melanjutkan proses hukum ke Pengadilan, harusnya aspek kepemilikan sudah jelas dan selesai.

Laporan dugaan penyerobotan lahan yang dituduhkan ke Salmia dan Pinda sebenarnya lebih berdimensi perdata (sengketa kepemilikan). Harusnya perkara ini diselesaikan dengan jalur keperdataan sebelum melaporkan keduanya pada ranah hukum pidana.

Demi penegakan hukum yang bebas dan merdeka, pemenuhan HAM dan keadilan bagi warga negara. Aliansi Petani Parapa Bersatu meminta penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Polewali Mandar menghentikan proses hukum karena kasus ini bukanlah sebuah tindak pidana. Hentikan kriminalisasi terhadap petani Parapa, hentikan diskriminasai hukum terhadap petani Parapa dan berikan kepastian hukum atas tanah Petani di Parapa.

Sementara itu, Ketua Pengadilan Negri Polewali Ida Bagus Oka Saputra mengatakan, pihak pengadilan yang mensidangkan orang kita tetap laksanakan. Namun yang menjadi tupoksi dalam persidangan tentu kita lihat Fakta-fakta persidangan dan bukti yang ada dan tentu selaku majlis hakim pasti ada pertimbangan dengan fakta.

Terpisah, Kasat Reskrim Polres Polman AKP Syaiful Isnaini mengatakan, kasus yang berproses yang disorot ini adalah merupakan kasus tindak pidana ringan. Dalam hal ini kepolisian tentu memiliki analisis tersendiri sebagai penyidik dan penuntut dan kita sudah bekerja sesuai dengan tupoksi. ” Biarlah prosesnya berjalan,”kata Syaiful Isnaini.(win)

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TRENDING

To Top