Rasionalisasi Anggaran, Dana Penanganan Covid Bertambah Rp 7,7 Miliar

  • Whatsapp
Rasionalisasi Anggaran, Dana Penanganan Covid Bertambah Rp 7,7 Miliar

PAREPOS.CO.ID,PAREPARE– Pemerintah Kota Parepare kembali menambah anggaran penanganan virus korona (Covid-19) sebesar Rp7,7 miliar dari alokasi anggaran sebelumnya yang sebesar Rp8,35 miliar. Jadi total saat ini telah mencapai Rp16 miliar. Anggaran tersebut diperoleh dari rasionalisasi anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Hal itu diungkapkan Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Parepare, Jamaluddin Achmad terkait adanya penambahan anggaran untuk penanganaan Covid-19. “Dana ini didapatkan dari rasionalisasi anggaran, diantaranya berasal selisih pengurangan belanja seperti belanja modal, barang jasa, perjalanan dinas dan sosialisasi,”jelasnya.

Jamaluddin mengakui, rasionalisasi anggaran dilakukan karena pendapatan dari pusat berkurang termasuk DAU yang dikurangi sekitar Rp46 miliar, DAK sekitar Rp30 miliar, dana bagi hasil juga berkurang, termasuk PAD juga pasti berkurang. ” Kekurangan anggaran itu kita perkirakan sekitar Rp120 miliar. Kalau pendapatan kita berkurang otomatis belanja harus dikurangi, seperti modal, barang jasa, dan perjalanan dinas, di hapus semua. Dari itu, selisihnya kita dapatkan Rp7,7 miliar dan kita alihkan ke penanganan Covid-19,”katanya.

Bacaan Lainnya

Pemerintah Kota Parepare, kata Jamaluddin, sebelumnya telah menganggarkan Rp8,35 miliar untuk penanganan Covid-19, dan dengan ditambahnya anggaran sebesar Rp7,7 miliar jadi totalnya menjadi Rp16 miliar. Namun, tidak seperti anggaran pertama yang dialokasikan kepada 17 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), untuk anggaran tambahan tersebut akan dimasukkan dalam anggaran Biaya Tak Terduga (BTT) yang dikelola BKD Parepare.” Anggaran tambahan ini, akan dimasukkan dalam BTT dengan peruntukan, penanganan kesehatan, masalah ekonomi, dan masalah jaring pengaman sosial (JPS). SKPD yang ingin menggunakan untuk penanganan Covid-19, harus membuat item peruntukan anggaran tersebut,”ungkap Jamal.

Mengenai anggaran awal sebesar Rp8,35 miliar untuk penanganan Covid-19, lanjut Jamaluddin, hingga saat ini masih banyak SKPD yang belum menyetor pertanggungjawaban penggunaan dananya. Padahal beberapa SKPD dana recofusingnya sudah dicairkan. “Sudah banyak yang cair, diantaranya semua Kecamatan sudah cair, Dinas PKP, Satpol PP, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan sebagainya. Namun, masih banyak juga yang belum menyetor pertanggungjawabannya, kami masih menunggu,” ujarnya.(*/ade)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *