Metro Pare

Koalisi Parlemen Bersikap, Wali Kota Parepare Janji Naikan KKD

PAREPOS.CO.ID, PAREPARE– Wali Kota Parepare, DR HM Taufan Pawe SH MH berjanji akan menaikan hak Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) bagi anggota DPRD. Hal itu diungkapkannya disela sambutannya dalam rapat paripurna penyerahan laporan pertanggungjawaban (LPJ) APBD tahun 2019, Senin 29 Juni, kemarin melalui video conference. “KKD ini hanya masalah waktu saja. Saya akan jalankan karena itu memang hak anggota dewan,”ujar Wali Kota Parepare dua periode tersebut.

Taufan mengungkapkan, dirinya bisa saja menggunakan hak diskresinya sebagai kepala daerah. Namun, kemitraan bersama anggota DPRD harus terjalin baik. “Saya punya hak diskresi. Suatu saat saya bisa gunakan, tetapi mari kita menjaga kemitraan. Mari kita menjaga sinergitas untuk kesejahteraan rakyat,”imbuhnya.

Senada diungkapkan, Wakil Ketua DPRD Parepare, Rahmat Syamsu Alam yang menyebutkan, KKD merupakan kewenangan kepala daerah untuk menentukan besarannya. Hal itu telah diatur dalam Permendagri pasal 62, dimana disebutkan kepala daerah boleh menaikan KKD paling banyak lima kali. “Jadi, banyak yang salah paham. Tidak ada kewajiban harus naik sampai tiga kali. Itu keputusan Kepala Daerah mau sampai berapa kali. Mau tiga kali atau lima kali dinaikkan tergantung keputusan kepala daerah. Saat ini memang tunjangan KKD DPRD dalam kategori sedang. Atau masih tahap tiga kali,”jelas Ketua Demokrat Parepare tersebut.

Dari data yang dihimpun PAREPOS Online, sebanyak 11 anggota DPRD Kota Parepare memboikot rapat paripurna penyerahan LPJ APBD tahun 2019 sebagai sikap politiknya. Dengan menamakan diri koalisi parlemen, 11 Anggota DPRD tersebut beralasan Pemkot Parepare tak memberikan hak KKD mereka sejak berlaku 1 Januari 2020, lalu. Sebelas anggota DPRD yang menyatakan sikap politiknya yakni, Rudy Najamuddin, Hariani, Apriyani Djamaluddin, Suyuti, M Yusuf Lapanna dan Kamaluddin Kadir. Selain itu, Asmawati, Tasming Hamid, Sudirman Tansi, Hermanto dan Yasser Latief.

Salah satu anggota koalisi parlemen, Rudy Nadjamuddin yang mengunakan sikap politiknya dengan tidak menghadiri rapat paripurna menegaskan, sebelum KKD tersebut ditandatangani Wali Kota dirinya tetap dalam pendiriannya. “Pokoknya kalau Wali Kota sudah taat asas dan administrasi baru kita mau datang,”singkatnya.(ami)

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TRENDING

To Top