Empat Poin Sikap WALHI soal Penanganan Kasus Reklamasi Pantai Kupa

  • Whatsapp
Empat Poin Sikap WALHI soal Penanganan Kasus Reklamasi Pantai Kupa

PAREPOS.CO.ID,PAREPARE– Masyarakat Sulawesi Selatan (Sulsel) khususnya di Kabupaten Barru dibuat heboh, terkait penetapan tersangka oleh penyidik Kepolisian Daerah (Polda) Sulsel beberapa waktu lalu terkait dugaan tindak pidana lingkungan hidup pada kasus reklamasi Pantai Kupa, di Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru. Pasalnya, tersangka pada kasus ini merupakan mantan orang nomor satu di kepolisian resort (Polres) Barru, berinisal BRH. Terbaru, kasus ini sudah dilimpahkan ke Kantor Kejaksaan dan akan segera disidangkan di Pengadilan Negeri Barru. Menyikapi hal itu, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Daerah Sulawesi Selatan menyampaikan empat hal terkait tindaklanjut penanganan kasus tindak pidana lingkungan tersebut.

Direktur Eksekutif WALHI Sulsel, Muhammad Al Amin melalui rilis resminya kepada PAREPOS Online mengungkapkan, ada empat hal menyikapi kasus tersebut. Diantaranya, WALHI Sulsel mengapresiasi sebesar-besarnya upaya Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda dan pihak Kejaksaan yang terus melanjutkan kasus ini hingga ke meja hijau. ” Kami pun berharap agar proses persidangan nantinya dilakukan secara transparan dan objektif, tanpa ada intervensi dan praktek melawan hukum di dalamnya,”tegasnya, Rabu 17 Juni 2020, malam tadi.

Bacaan Lainnya

” Perlu kami sampaikan bahwa proses hukum yang tengah dijalankan oleh tersangka pada hakekatnya telah memberi sedikit rasa keadilan khususnya bagi masyarakat di Kecamatan Malusettasi, yang selama ini berjuang keras bersama WALHI Sulsel menjaga kelestarian ekosistem pesisir pantai Barru dan berupaya menghentikan kegiatan penimbunan pantai secara ilegal di pesisir Pantai Kupa,”tambah Al Amin.

Kasus penimbunan pantai yang menyeret nama mantan Kapolres Barru, pada dasarnya telah kami advokasi sejak April 2019. Saat itu, kami bersama masyarakat Barru melakukan investigasi, termasuk mencari dan mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung guna memperkuat argumentasi dan upaya warga untuk menghentikan kegiatan reklamasi di pesisir Pantai Kupa. “Hasilnya, kami menemukan bahwa penimbunan pantai tersebut tidak berizin, berdampak buruk bagi masyarakat dan lingkungan hidup. Kami bersama masyarakat waktu itu tidak menyampaikan pelaporan resmi ke Polda Sulsel, karena kami berharap praktek kejahatan lingkungan seperti ini bisa ditindak dan diselesaikan atas inisiatif penegak hukum. Dengan demikian, kalau melihat durasi waktu yang cukup panjang, maka butuh waktu satu tahun bagi Polda untuk menetapkan tersangka tindak pidana lingkungan hidup,”jelasnya.

Selanjutnya, kata Muhammad Al Amin, sebagai bagian yang sejak awal terlibat dalam kasus penimbunan pantai ini. WALHI Sulsel dan masyarakat Barru khususnya warga Desa Nepo akan terus mengawal proses persidangan serta berharap agar Komisi Yudisial Wilayah Sulawesi Selatan turut aktif memantau proses persidangan ini. Agar proses hingga putusan benar-benar objektif dan bebas intervensi. Dan bagi WALHI Sulsel, penetapan tersangka pada kasus yang mengemuka pada tahun 2019 ini merupakan prestasi kecil penegak hukum terkhusus Polda Sulsel dalam menegakan hukum lingkungan di Sulsel. “Hingga saat ini masih ada banyak kasus-kasus lingkungan yang belum ditanggapi serius dan atau belum diselesaikan secara transparan oleh kepolisian. Oleh Karena itu, kami berharap agar Kapolda Sulsel melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus dapat ‘Memerangi’ kejahatan lingkungan dan menegakan hukum lingkungan di wilayah hukumnya.(*/ade)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *