Duh, Pembuatan Nilai Rapor Murid SD Dipatok Rp 1,5 Juta di Polman

  • Whatsapp
Duh, Pembuatan Nilai Rapor Murid SD Dipatok Rp 1,5 Juta di Polman

PAREPOS.CO.ID,POLMAN — Dugaan praktik pungutan liar (Pungli) kembali mencoreng dunia pendidikan di Kabupaten Polewali Mandar (Polman). Dugaan itu setelah salah satu orang tua murid di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 030, Kelurahan Ammasangan Kecamatan Binuang Ita Haidar mengaku dimintai uang Rp1,5 juta untuk keperluan pembuatan nilai rapor anaknya.

Ita Haidar (39) yang ditemui di rumahnya di Ammasangan mengungkapkan, kalau Kepala Sekolah SDN 030 Muhajar memintanya memberikan uang sebesar Rp 1,5 juta dengan alasan untuk diberikan kepada orang yang  akan membuat nilai agar anaknya mempunya nilai sekolah. “Anak saya sekarang masih duduk di kelas empat. pada saat kenaikan kelas pihak sekolah menyampaikan ke saya bahwa anak saya tidak dinaikan dulu di kelas lima karena alasan masih bodoh. Terus dia bilang, mau tidak mau tak adami lagi namanya anakta tahun ini karena harusmi masuk SMP. Tapi kita kasi dulu Rp1,5 juta, katanya untuk yang bikin nilai,”ungkap orang tua siswa Ita Haidar.

Bacaan Lainnya

Ita Haidar mengakui, anaknya ini sudah seharusnya tamat dan masuk SMP. ” Saya pun ke sekolah karena tetangga saya sudah ambil SKHU anaknya juga, saya ketemu dengan salah satu guru pak Ismail. Tapi menurut pak Ismail SKHU anak saya tidak ada dan saya diminta untuk menelpon pak Kepala Sekolah. Pak Kepala Sekolah juga menuturkan jika permintaan uang tersebut sejak anaknya masih duduk di kelas lima,”jelasnya.

“Uang Rp1,5 juta, dimana saya mau ambil sementara saya ini orang yang tidak mampu. Ada anak saya juga yang sudah putus sekolah, karena saya tidak mampu membiayainya,”tambahnya. Terpisah,
Kepala SDN 030 Ammasangan, Muhajar mengakui meminta agar orang tua siswa tersebut menyiapkan uang sebesar Rp500 ribu untuk satu wali kelas, untuk pembuatan nilai, tapi orang tua siswa ini menyampaikan jika itu terlalu mahal dan tidak sanggup dia bayar dan saya meminta agar orang tuanya bicara langsung dengan wali kelasnya. Siapa tahu dikasi kebijakan karena pembuatan nilainya ini menggunakan metode online beda dengan rapor sekarang ini bukan ditulis tangan. Tapi bisa saja tidak disuruh bayar itu kalau dia ketemu,”jelasnya.

“Anak ini sudah dua kali tinggal kelas dan saat ini baru kelas empat tapi dapodiknya itu berada dikelas enam karena anak ini malas ke sekolah dan orang tuanya pernah datang menghadap meminta petunjuk apakah anaknya bisa ikut ujian karena temannya sudah kelas enam dan saya bilang tidak boleh secara aturan tapi bisa dibijaksanai ,” terang Muhajar.

Muhajar mengatakan, jika ketiga wali kelas itu yakni kelas empat, lima dan enam yang buatkan nilai di, pastinya orang tua murid ini dikasi solusi. Karena tanpa nilai di rapor tidak boleh ikut ujian, karena itu menjadi syarat. Sehingga saya minta sebagai tanda terimah kasih kepada wali kelas suruh siapkan 500 untuk pembuatan nilai,”ujar Muhajar.

Terpisah , Sekertaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Polman Hamka Rasyid mengatakan, seharusnya data yang dibuat di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) harus sesuai dengan faktanya yakni jika tinggal kelas harus ditulis tinggal kelas jangan dinaikkan kelas didapodik.

“Ini kesalahan operator sekolah jika seperti ini.karena siswa itu nanti bisa tamat apabila dia menyelesaikan seluruh program disemua kelas, jika ada yang tidak selesai berarti ada program sekolah yang di lewatkan,”terang Hamka Rasyid.

Hamka menegaskan, jika seorang anak tidak naik kelas laporan di dapodik juga harus dicantumkan keterangan tidak naik kelas dan itu menjadi kesalahan sekolah. ” Permintaan pembayaran itu tidak dibenarkan karena sama saja dengan pungli. Dan jika memang guru mau membantu muridnya harusnya gurunya memberikan remedial karena sekolah sendiri akan malu jika muridnya tamat, baru tidak tahu apa-apa,”tegasnya.(win)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *