DPRD Wajo Berguru Pemberian TPP ke Pemkab Polman

  • Whatsapp
DPRD Wajo Berguru Pemberian TPP ke Pemkab Polman

PAREPOS.CO.ID, POLMAN — Berbagai kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Polewali Mandar (Polman), nampaknya menjadi perhatian sejumlah daerah di Sulawesi Selatan (Sulsel). Setelah sebelumnya DPRD Kota Parepare datang berguru, kali ini DPRD Wajo juga melakukan kunjungan kerja di kabupaten yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sulsel.

Kunjungan kerja Komisi I DPRD Kabupaten Wajo, Selasa 23 Juni, dipimpin oleh Ketua DPRD Wajo, Andi Muh Alauddin Palaguna dan Ketua Komisi 1 Andi Mappasessu. Kedatangan legislator yang daerahnya dikenal dengan kain sutera, diterima oleh Asisten III Pemkab Polman Bidang Adiminstrasi Umum, Mujahidin beserta Kepala Bidang Anggaran Bagian Keuangan Pemkab Polman Gazali dan Kabid ke Pegawaian BKDD Polman Surahman.

Bacaan Lainnya

Pertemuan yang digelar diruang Pola Kantor Bupati itu membahas pola pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN dan alokasi penggangaran Pemkab Polman terkait recofusing anggaran dimasa Pandemi Covid-19.

Ketua DPRD Wajo, Andi Alauddin Palaguna menjelaskan kunjungan KePemkab Polman ini dalam rangka studi banding Komisi I DPRD Wajo untuk melakukan Perbandingan Pemberian TPP yang ada di Polman dan TPP yang ada di Wajo. Setelah diskusi tadi ini, ternyata pemberian Tunjangan ASN di Polman hampir sama dengan polanya yang diterapkan Pemkab Wajo. sehingga nantinya apa yang didapat dari sini maka akan kita bandingkan sepulang nantinya.

Asisten III Bidang Administrasi Umum Pemkab Polman, Mujahidin menjelaskan, kunjungan kerja DPRD Wajo ini untuk mengetahui seperti apa pola pemberian TPP yang ada di Polman. ” TPP merupakan penghargaan atau apresiasi yang diberikan Pemkab Polman terhadap ASN dan memiliki dasar hukum serta pedoman sesuai indikator kriteria penilaian yang terukur dan seragam. Sehingga ASN diharapkan mampu menerapkan kedisiplinannya demi tercapainya sebuah motivasi,”ungkapnya.

DPRD Wajo, lanjut Mujahidin, ingin tahu seperti apa kriteria pemberian TPP kepada ASN, sehingga kita menyampaikan bahwa kriterianya itu ada 6 poin. Kriterianya diantaranya, beban kerja yang dinilai sebesar 40 Persen, prestasi kerja bobotnya 60 persen, tempat bertugas bobotnya juga 60 persen, kondisi kerja 10 persen, kelangkaan profesi diberikan bobot 20 persen dan obyektif lainya juga dinila 10 persen.

Selain itu, DPRD Wajo juga menyinggung kedisiplinan ASN di Polman, sehingga kita sampaikan jika disiplin pegawai atau ASN dinilai berdasarkan indikator kehadirannya. Sedangkan di Pemkab Wajo berdasarkan penjelasan Ketua DPRD Wajo itu hanya dua kriteria yang diimplementasikan yaitu hanya beban kerja yang dinilai 40 persen dan kondisi kerja yang hanya dinilai 10 persen.(win)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *