Hukum dan Kriminal

Besok, Sidang Perdana Reklamasi Pantai Kupa Digelar Online, Ini Terdakwanya

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Barru, Ryan Adriansyah

PAREPOS.CO.ID, BARRU– Sidang perdana perkara kasus reklamasi pantai di Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru dijadwalkan berlangsung, Selasa 23 Juni, besok. Persidangan yang menyeret mantan Kapolres Barru, Burhaman sebagai terdakwa rencananya digelar secara online melalui telekonferensi pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Barru (PN) dengan Nomor Perkara 55/Pid.B/LH/2020/PN Barru. Tanggal register 16 Juni 2020 dengan klasifikasi perkara reklamasi pantai.

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Barru, Ryan Adriansyah membenarkan, jika sidang mantan Burhaman itu akan dimulai besok. “Iya besok kita mulai sidang pertama. Sidang akan dilakukan secara virtual atau secara online,” ujarnya, Senin 22 Juni, pagi tadi. Terdakwa Burhaman, diduga melanggar pasal 73 ayat (1) huruf (g) Jo pasal 35 huruf i, Undang Undang RI nomor 27 tahun 2007 sebagaimana diubah Undang Undang RI Nomor 1 tahun 2014, tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, atau pasal 109 Jo pasal 36 ayat (1), Undang Undang RI Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sebagai akibat tindak pidana yang disangkakan, kata Ryan, tersangka Burhaman diancam hukuman pidana sesuai Pasal 73 Undang Undang Nomor 27/2007 dengan pidana kurungan paling rendahnya 2 tahun dan maksimal 10 tahun dan denda Rp2-10 miliar. Sedangkan terkait pasal 109 Undang Undang Nomor 37/2009, diancam dengan hukuman pidana 1-3 tahun dan denda maksimal Rp3 miliar.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif WALHI Sulsel, Muhammad Al Amin memberikan apresiasi sebesar-besarnya atas upaya Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel dan Kejaksaan yang terus melanjutkan kasus ini hingga ke meja hijau. ” Kami pun berharap agar proses persidangan nantinya dilakukan secara transparan dan objektif, tanpa ada intervensi dan praktek melawan hukum di dalamnya,”ujarnya.

Proses hukum yang tengah dijalankan itu pada hakekatnya telah memberi sedikit rasa keadilan khususnya bagi masyarakat di Kecamatan Malusettasi, yang selama ini berjuang keras bersama WALHI Sulsel menjaga kelestarian ekosistem pesisir pantai Barru dan berupaya menghentikan kegiatan penimbunan pantai secara ilegal, seperti di pesisir pantai Kupa.(mad)

 

Loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TRENDING

To Top