Penahanan Pangkat, BKPSDM Tunggu Hasil Konsultasi KASN, Muslimin: Omong Kosong’ji Itu

  • Whatsapp
Penahanan Pangkat, BKPSDM Tunggu Hasil Konsultasi KASN, Muslimin: Omong Kosong'ji Itu

PAREPOS.CO.ID, PAREPARE — Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Parepare telah memenuhi panggilan Ombudsman untuk diklarifikasi terkait penahanan pangkat ASN atas nama Muslimin yang bertugas di Dinas Perhubungan Kota Parepare. Klarifikasi oleh Ombudsman tersebut telah dilakukan pada 18 Februari 2020, lalu yang dihadiri kepala BKPSDM, Sekretaris dan Kepala Bidang serta Kepala Sub Bidang Kepangkatan.

Sekretaris BKPSDM, Adriani Idrus dalam rilisnya yang dikirim lewat WhatApp, mengungkapkan, ASN atas Muslimin yang diusul oleh Kepala Dinas Perhubungan yang saat dijabat Yodi Haya untuk naik pangkat pada Mei 2018 yang Terhitung Mulai Tanggal (TMT) kenaikan pangkat Oktober 2018.

Bacaan Lainnya

Namun, kata Adriani, sebelum Oktober 2018, Muslimin terperiksa langsung oleh Asisten Komisioner KASN pada September 2018. “Pertimbangan Teknis (Pertek) BKN-nya keluar pada akhir November 2018. Dan pada saat itu BKPSDM telah melakukan konsultasi ke BKN terkait permasalahan diatas. Dan BKN menyampaikan, Pertek kenaikan pangkat Muslimin bisa saja di batalkan dengan hasil pemeriksaan KASN atau yang lain,” katanya.

Sampai sekarang, lanjut Adriani, hasil itu belum turun dari KASN. Dalam klarifikasi BKPSDM, direkomendasikan untuk koordinasi dan konsultasi ke KASN kembali terkait hasil pemeriksaan Muslimin dan juga konsultasi ke BKN. “Dan konsultasi ke BKN telah kami lakukan lagi dan hasilnya tetap sama. Bahwa Pertek kenaikan pangkat Muslimin bisa di batalkan. Dalam waktu sebulan kedepan, BKPSDM akan melakukan koordinasi dan konsultasi ke KASN,” sebut dia

Selain itu, BKPSDM juga menilai bahwa Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Muslimin yang diajukan sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat, perlu ditinjau ulang, karena yang bersangkutan terdata merupakan PNS yang sama sekali di tahun 2018 hingga april 2019 tidak pernah mengikuti apel gabungan setiap hari senin dan upacara kebesaran lainnya. “Perlu di sampaikan bahwa Pertek BKN itu belum bersifat final,” ujar dia. “Orang yang sudah terbit SK-nya saja bisa di batalkan jika memang di kemudian hari di temukan ada kekeliruan,”timpalnya.

Muslimin yang dikonfirmasi terkait itu mengatakan, klarifikasi BKPSDM belum tentu diterima dan tidak mungkin SKP ditinjau. Kata dia, pemeriksaan KASN itu tidak merekomendasikan apa-apa sampai sekarang, sehingga tidak ada dasar penahanan pangkat oleh BKPSDM. “Omong kosong ji itu,” katanya

Menurutnya, klarifikasi oleh KASN yang dimaksud terkait pelanggaran Pilkada, dimana sebelumnya dirinya pernah diperiksa oleh KASN karena sangkaan terlibat politik praktis Pilkada Walikota tahun 2018. “Perlu ditegaskan bahwa dalam 2 tahun tidak ada rekomendasi dari KASN artinya yang bersangkutan tidak terbukti telah melakukan pelanggaran. Dan itu rekomendasi KASN ditembuskan ke Bawaslu kalau ada. Kalau tidak ada rekomendasi, artinya tidak dianggap melakukan pelanggaran pilkada,” katanya

Bahkan, kata Muslimin, dirinya mempersilahkan untuk pengecekan langsung rekomendasi tersebut di Bawaslu soal pelanggaran pilkada. Seperti 15 orang pejabat yang pernah keluar rekomendasinya saat hadir dalam penentuan Wawali oleh Golkar. “Tapi setelah diklarifikasi diangggap selesai dan tidak ada rekomendasi hukuman sampai hari ini,” tegasnya. (*/ade)