Metro Pare

Cegah Penyebaran Korona, Pemkot Didukung Forkopimda

Wali Kota Parepare, HM Taufan Pawe dalam sebuah keghiatan di salah satu media tv lokal milik pemkot parepare

PAREPOS.CO.ID, PAREPARE–Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare tidak berhenti bekerja atau non stop demi mencegah penyebaran Covid-19 di Parepare. Apalagi mendapat support dan dukungan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).  Wali Kota Parepare, Dr HM Taufan Pawe di hadapan Forkopimda dan jajaran Pemkot Parepare dalam rapat koordinasi penanganan Korona di ruang pola Kantor Walikota Parepare mengatakan sudah banyak kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mencegah laju penularan Korona, termasuk menurunkan tim petugas penyemprot desinfektan mensterilisasi semua area di Parepare. “Kami tidak akan pernah berhenti secara rutin melakukan sterilisasi secara umum di Kota Parepare dengan penyemprotan desinfektan,” kata Taufan Pawe.

Langkah Pemkot Parepare didukung penuh oleh Forkopimda. Dukungan pengamanan diungkap oleh Kapolres Parepare, AKBP Budi Susanto. “Kami selalu melaporkan kepada Bapak Kapolda perkembangan Parepare. Bapak Kapolda meminta tetap berkoordinasi dengan pemerintah kota setempat. Itu karena kerentanan ada di pelabuhan,” ungkap Kapolres. Dandim 1405 Mallusetasi yang diwakili Danramil Bacukiki, Kapten Inf Basri memberikan dukungan sama. “TNI siap memberikan dukungan penuh kepada Pemkot Parepare,” kata Basri.

Support dari sisi hukum atau regulasi datang dari Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Parepare, Amir Syarifuddin. “Saya selaku pimpinan kejaksaan di Kota Parepare, dari sisi hukum dan regulasi yang dibuat pemerintah daerah, saya mendukung penuh. Termasuk tindakan-tindakan tegas yang diambil pemerintah daerah dalam mencegah penularan virus Korona, saya mendukung penuh,” kata Kajari.

Dari sisi penganggaran, Ketua DPRD Parepare, Hj Andi Nurhatina Tipu mengaku segera rapat pimpinan DPRD untuk menjadwalkan melalui Bamus pertemuan Banggar DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) membahas masalah penganggaran penanganan Korona. “Sudah ada Permendagri nomor 20 tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan yang menginstruksikan semua gubernur, bupati/walikota untuk mempercepat penganggaran penanganan Korona,” kata Nurhatina. Rapat koordinasi ini dibuat model social distancing (pembatasan sosial atau menjaga jarak), karena duduk antarpeserta rapat ada jarak. Para peserta rapat pun menggunakan alat pelindung diri berupa masker pencegah virus. (anj)

Loading...
Loading...

TRENDING

To Top