Terperiksa, Pejabat BKPSDM Parepare Penuhi Panggilan Ombudsman

  • Whatsapp
Terperiksa, Pejabat BKPSDM Parepare Penuhi Panggilan Ombudsman

PAREPOS.CO.ID, PAREPARE — Tiga pejabat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Parepare memenuhi panggilan Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Selasa 18 Februari, lalu. Ketiganya diperiksa terkait aduan dari salah seorang PNS kota Parepare terkait penahanan pangkat.

Menurut Hasrul Eka Putra, Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman Perwakilan RI Sulsel mengatakan, ketiga pejabat tersebut, masing-masing, Plt Kepala BKPSDM, Gustam Kasim, Sekretaris BKPSDM, Adriani Idrus dan Kepala Bidang Pengembangan Aparatur, BKPSDM, Muh Ali Fahmi. Ketiganya hadir memenuhi panggilan Ombudsman setelah sempat mangkir pada pemanggilan Minggu lalu. “Intinya terkait konfirmasi atas aduan dan bukti-bukti yang pelapor sampaikan,” ujar Hasrul saat dihubungi, Rabu 19 Februari 2020.

Bacaan Lainnya

Lanjut Hasrul, hasil dari pemeriksaan tersebut akan dituangkan dalam Laporan Hasil Akhir Pemeriksaan (LAHP) untuk selanjutnya akan meminta keterangan lanjutan dari pelapor, yakni Muslimin Tanra Gani.
“Hasil pemeriksaan dan pendapat ombudsman nanti akan dituangkan kedalam Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP). Untuk selanjutnya, Ombudsman akan meminta keterangan lanjutan dari pelapor,” katanya.

Sementara itu, PNS atas nama Muslimin telah melampirkan bukti-bukti aduan ke Ombudsman sekaitan dengan kasus penahanan pangkatnya. Bukti tersebut dijelaskan Muslimin, antara lain bukti pengusulan dari Dinas Perhubungan ke BKN melalui BKPSDM, bukti persetujuan pangkat dari BKN, SK pangkat golongan 3c tertanggal 1 Oktober 2014, SKP Tahun 2016 dan 2017, pengusulan pangkat 3d dan Persetujuan pangkat 3d dari BKN. “Banyak bukti-bukti saya kirim ke Ombudsman,” kata Muslimin

Seperti diketahui, kasus ini bergulir pada tahun 2019 lalu. Ketika itu, Muslimin yang berkantor di Dinas Perhubungan melaporkan kasus pangkatnya kepada Ombudsman yang ditahan di BKPSDM Parepare. Berbagai cara telah dilakukan Muslimin, diantaranya melaporkan BKPSDM ke pihak Komisi I DPRD dan telah ditanggapi dengan dipanggilnya BKPSDM untuk rapat dengar pendapat. Namun hal itu belum mampu menyudahi persoalan, hingga beranjak pengaduan ke pihak Ombudsman.(wal)