Sulawesi Barat

Program PTSL, Bupati Majene Kembali Berikan Ratusan Sertifikat ke Warga

Bupati Majene, Fahmi Massiara saat menyerahkan sertifikat tanah gratis ke warga di Kelurahan Banggae

PAREPOS.CO.ID, MAJENE– Untuk kesekian kalinya, Bupati Majene, Fahmi Massiara menyerahkan sertifikat tanah Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada masyarakat di dua wilayah kelurahan berbeda di Kecamatan Banggae dan Banggae Timur. Total sebanyak 193 sertifikat tanah di serahkan, dengan rincian di Kelurahan Banggae sebanyak 62 sertifikat dan di Kelurahan Labuang sebanyak 131 sertifikat.

Penyerahan sertifikat bagi warga di Kelurahan Banggae diserahkan, Kamis 13 Februari, di Kantor Lurah Banggae, Kecamatan Banggae. Sedangkan sehari sebelumnya, Rabu 12 Februari, dilaksanakan di Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur. Penyerahan sertifikat tanah tersebut selain dihadiri Bupati Majene, Fahmi Massiara, Camat Banggae, Dr Hj Atika Syamsiar, Kepala BPN diwakili Kepala Bagian Tata Usaha, Muh Alwi Safei, Lurah Banggae, serta para Kaling se-Kelurahan Banggae serta para warga penerima sertifikat.

Bupati Majene, Fahmi Massiara dalam sambutannya mengatakan, biasanya ketika warga menerima sertifikat berarti sudah dapat dimanfaatkan, serta bisa digunakan untuk jaminan dalam pengembangan modal dalam bekerja dan berusaha. Namun, tentunya harus sesuai dengan aktifitas atau mata pencaharian masing-masing. “Disarankan kepada warga jangan ambil kredit hanya untuk konsumtif, tanpa jelas tujuaannya, itu sama saja kita gali lobang untuk terperosok ke dalamnya. Sebab, tujuan PTSL ini bukan saja sebagai hak milik, namun dapat juga digunakan untuk jaminan penyertaan modal,” ucap Fahmi.

Artinya, kata Fahmi, jangan sampai sertipikat ini dipinjamkan kepada siapapun juga karena bisa saja digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Sehingga yang repot nanti adalah bapak Ibu sendiri. Karena itu, sertifikat ini supaya disimpan dengan baik, jangan sampai sobek, terlebih lagi bila hilang, karena biaya penggantian akan mahal nantinya. “Tanda batas yang ada di sertifikatnya supaya dipelihara dengan baik, karena akan digunakan untuk selamanya, bila perlu agar dibuatkan pondasi di sekelilingnya,” pintahnya.

Terkait mengenai kebijakan Presiden untuk persertifikatan lahan yang ada di seluruh Indonesia, BPN bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, melakukan upaya tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengurangi berbagai macam persoalan dalam masyarakat dan biasanya muncul karena adanya sengketa lahan dengan tetangga bahkan dengan saudara sendiri.

“Dahulu bila kita mau mensertifikatkan tanah akan bayar mahal, namun sekarang ini sudah diberikan secara gratis. Walau tetap ada juga pembuatan sertifikat secara reguler di BPN. Hal ini dimaksudkan agar program nasional yang dilaksanakan adalah program yang terus berkelanjutan,” pungkasnya. (edy)

Loading...
Loading...

TRENDING

To Top