Perketat Pengawasan Bantuan Keuangan Pemprov ke Daerah

  • Whatsapp
Perketat Pengawasan Bantuan Keuangan Pemprov ke Daerah

PAREPOS.CO.ID,PAREPARE– Bantuan keuangan daerah bawahan yang disalurkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) patut menjadi perhatian dan pengawasan pihak DPRD ditingkat Kabupaten. Tercatat sejumlah daerah mendapatkan dana keuangan yang diserahkan langsung Gubernur Sulsel saat menghadiri Hari Jadi Kabupaten. Kabupaten Pinrang misalnya mendapat bantuan keuangan sebesar Rp 63,1 miliar, Enrekang Rp 54,7 miliar Sidrap Rp 45,3 miliar, Barru Rp 61.7 miliar dan beberapa waktu lalu Kabupaten Pangkep Rp 10,1 miliar.

Peneliti Komite Pemantau Legislatif (Kopel), Herman yang dihubungi Parepos Online menuturkan, untuk bantuan keuangan ke kabupaten harus disikapi dengan pandai, terlebih kabupaten yang mengusulkan program. Dan itu harus sejalan dengan visi misi Pemprov Sulsel.  “Meluncurnya anggaran bantuan seperti ini, memamg harus diawasi. Namanya bantuan, ya dibantu. Kalau pekerjaan selesai alhamdulillah. Tapi kalau pekerjaan tidak selesai, namanya bantuan ya tidak mungkinlah itu akan dikembalikan ke Pemprov. Makanya sangat tergantung kabupaten yang bersangkutan mengelola itu uang. DPRD harus mengawasi dan memonitoring pelaksanaannya,”ujar Herman, Kamis 27 Februari, pagi tadi

Bacaan Lainnya

Pemerintah daerah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), kata Herman, sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merancang program juga harus jeli, mau diarahkan kemana pembangunan di daerahnya. “Harusnya bappeda sudah memetakan program-programnya yang mana bisa dilakukan sendiri, maupun harus bersinergi dengan Pemprov maupun pusat,”ungkapnya, menyikapi pernyataan kurangnya rancanangan program yang berimbas pada kurangnya bantuan keuangan ke Kabupaten Pangkep.

Herman mengakui, semua bantuan ke daerah harus terintegrasi dengan melihat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) baik di tingkat kabupaten maupun provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Hal itu bertujuan, sehingga program tidak tambal sulam, tiba masa tiba akal. Karena adanya bantuan tentunya dikerjakan, sehingga grafik pembangunan daerah terus meningkat dari tahun ke tahun. “Jangan jalan di tempat, sampai pada tahun ke 5 akhir masa jabatan. Apa yang menjadi visi kepala daerah yang dituangkan dalam RPJMD bisa tercapai,”jelasnya.

Ia pun kembali meminta para wakil rakyat di DPRD untuk mengawasi. Pasalnya, karena biasanya keogahan ini karena sifatnya bantuan dan tidak melekat pada OPD yang setiap triwulan ada evaluasi dari tiap komisi terkait dengan mitra kerjanya di eksekutif (OPD). Dimana yang dewan bahas tentang capaian kegiatan yang diprogramkan oleh masing-masing OPD, dimana pada saat pembahasan RAPBD di DPRD didiskusikan bersama. ” Nah, bantuan provinsi ini tidak pernah dibahas di DPRD Kabupaten, yang bahas DPRD provinsi termasuk berapa yang mau dikasikan ke daerah. (ade)