Metro Pare

Gaji Dibawah UMP, Disnaker Parepare Bentuk Tim Pemantau

PAREPOS.CO.ID, PAREPARE–Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Selatan (Sulsel) telah ditetapkan sebesar Rp3,1 juta. Namun belum sepenuhnya diterapkan oleh sejumlah perusahaan atau pelaku usaha, termasuk di Kota Parepare. Dari informasi yang dihimpun Parepos ada salah satu pelaku usaha yang menggaji pekerja sebesar Rp1 juta perbulan plus Rp200 ribu perbulan untuk gaji lembur.

Sementara gaji lembur dibayarkan per jam. Belum lagi, pekerja tersebut masuk kerja mulai pukul 08.00 Wita, baru pulang bekerja pada malam hari, pukul 21.30 Wita. Menyikapi hal tersebut, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Parepare akan membentuk tim menyasar perusahaan atau badan usaha untuk memastikan sistem penggajian terhadap karyawan atau pekerjannya. Jika memang belum menerapkan UMP, maka itu juga perlu diketahui apa alasan perusahaan tersebut.

Hal ini disampaikan Plt Kadis Tenaga Kerja Kota Parepare, Abdul Latief saat mendampingi Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulsel, A Darmawan Bintang saat meninjau Kantor Layanan Terpadu Satu Atap Pekerja Migran Indonesia (LTSA-PMI) di Jalan Karaeng Burane, Kelurahan Mallusetasi, Kecamatan Ujung, Parepare, kemarin. “Menyikapi hal itu, kita akan bentuk tim pemantau untuk menyasar pelaku usaha, badan usaha maupun perusahaan yang ada di Kota Parepare,” singkatnya.

Sementera itu, Sekretaris Disnaker Parepare, A Lutfi Musa yang dihubungi terpisah tidak menampik masih ada karyawan yang bekerja di perusahaan atau badan usaha digaji di bawah UMP. “Diberikan dispensasi, tapi tetap dalam pengawasan,” katanya. Menurutnya, badan usaha yang menggaji karyawannya di bawah UMP diawasi, termasuk harus diaudit Badan Pengawasan Tenaga Kerja yang berkantor eks Kantor Kapet Parepare. “Bagian pengawasan ini berdiri sendiri, tidak dibawah naungan Disnaker Parepare akan tetapi Disnaker Provinsi Sulsel yang harus mengaudit untuk memastikan kenapa menggaji karyawan tidak sesuai UMP,” katanya.

Kadisnaker dan Transmigrasi Sulsel, Andi Darmawan Bintang menjelaskan, UMP itu merupakan aturan yang ditetapkan bahwa standar penghasilan bagi seseorang untuk hidup selama sebulan adalah Rp3,1 juta. “Maka aturan itu mengikat. Kalau pun nanti ada hal-hal yang menyangkut pengusaha yang tidak menerapkan tentu akan menjadi bagian diawasi,” kata Darmawan Bintang.

Ia menambahkan, kalau ada perselisihan antara karyawan dengan pengusaha akan dimediasi. “Kalau pun ternyata juga ngotot, tentu ada jalur untuk menyelesaikan. Yakni jalur dipatri, tripatri sampai dengan pengadilan hubungan industri,” pungkas Darmawan Bintang. (anj)

Loading...
Loading...

TRENDING

To Top