Hukum dan Kriminal

Dugaan Korupsi DAK 2015 Tahap Penyidikan, Penggiat Korupsi akan Laporkan ke KPK

PAREPOS.CO.ID,ENREKANG– Penggiat anti korupsi terus menyoroti dugaan kasus korupsi yang diduga mangkrak, salah satunya proyek yang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2015 sebesar Rp 39 Miliar di Kabupaten Enrekang. Sorotan yang mendapat perhatian penggiat anti korupsi telah berlangsung sejak tahun 2016, dimana proyek saluran irigasi perpipaan untuk pertanian dinilai tidak tepat sasaran dan terindikasi korupsi. Bahkan, saat ini proyek yang belum rampung tersebut terbengkalai.

Ketua LSM Sorot, Amir Madeaming mengungkapkan, kasus yang kini dalam tahap penyidikan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel masih terus berproses tanpa jelas kapan ada pihak yang bertangungjawab. “Kita desak jaksa untuk segera menetapkan tersangka dalam kasus tersebut,”tegasnya, Rabu 12 Februari, pagi tadi. Amir mengakui, tidak ada dalil yang melarang proyek di tahun berjalan dilaporkan ke penegak hukum. Dan bisa ditindak lanjuti pada saat itu dan tahun selanjutnya. “Jadi kalau ada anggapan kasus bisa tertutup dengan sendirinya, itu salah besar,”katanya.

Sesuai data, kata Amir, ada delapan perusahaan swasta yang terlibat pada proyek tersebut. Serta terdapat enam instansi pemerintahan daerah yang patut mendapatkan perhatian dalam kasus tersebut. “Selain mendesak aparat penegak hukum untuk segera menuntaskan kasus tersebut. Kami juga berencana melaporkan kasus dugaan korupsi tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar jelas,”tegasnya.

Loading...

Terpisah, Kasi Intel Kejari Enrekang, Darmawan menuturkan, terkait dugaan kasus DAK di wilayahnya sesuai apa yang diungkapkan Kajati Sulsel prosesnya memang demikian. “Secara tekhnis, Kejari Enrekang hanya diperbantukan dalam proses penanganannya. Induk penanganannya berada pada tim penyidik di Kejati,”ungkapnya.

Darmawan mengakui, Kejari Enrekang hanya menindaklanjuti kalau ada teknis pemanggilan untuk diteruskan. “Intinya kita siap, dan menunggu petunjuk kelanjutannya. Karena kebijakan dan wewenang ada di Kejati,”ujarnya. Saat ditanyakan terkait pandangannya dengan kasus tersebut, lanjut darmawan, kalau sudah ada penyidikan, ada perbuatan pidana. Dan untuk mempertangungjawabkan perbuatan. memang perlu alat bukti. “Kita siap dalam hal tekhnis, kalau penanganan tim penyidik,”singkatnya.

Senada diungkapkan, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Idil SH MH menuturkan, kasus DAK tersebut masih dalam tahap penyidikan dan terus berjalan. “Tidak benar itu jika ada segelintir pihak yang menyatakan kasus tidak berjalan,”ungkapnya. Penanganan sebuah perkara, kata Idil, bisa dihentikan ketika perkara yang dimaksud bukan perkara pidana dan tidak cukup bukti. Selain itu, kasus bisa juga dihentikan demi hukum karena tersangka meninggal, perkara kedaluwarsa, nebis in idem dan terjadi pencabutan aduan jika awalnya perkara tersebut merupakan delik aduan.” DAK Enrekang tetap bergulir, kini tahap penyidikan,”singkatnya. (ade)

Loading...
Loading...

TRENDING

To Top