Atasi Banjir, Pemkot Parepare Alokasikan Dana Rp 3,7 Miliar

  • Whatsapp
Atasi Banjir, Pemkot Parepare Alokasikan Dana Rp 3,7 Miliar

PAREPOS.CO.ID,PAREPARE– Penanganan banjir menjadi prioritas Pemerintah Kota Parepare, tahun ini. Untuk itu, pemerintah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait telah menyiapkan anggaran sebesar Rp3,7 miliar untuk mengatasi banjir disejumlah titik di Kota Parepare. Ketua Komisi III DPRD Kota Parepare, Rudy Najamuddin mengungkapkan hal itu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait masalah banjir yang kerap melanda RW VII dan RW VIII, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat.

Dalam RDP tersebut dihadiri perwakilan warga, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), H Laetteng, Lurah Lumpue, Siswandi, Camat Bacukiki Barat, Fitriani yang digelar di ruang komisi III di Gedung DPRD Kota Parepare, kemarin. ” Sudah lama sekali warga di sana terdampak banjir, tapi belum ada solusi. Karena itu perwakilan warga diundang untuk RDP,”ujarnya Legilator PPP tersebut.

Bacaan Lainnya

Rudy menyebutkan, anggaran penanggulangan banjir telah dialokasikan sebesar Rp3,7 miliar dalam APBD 2020. “Sebelumnya dialokasikan Rp700 juta, sekarang ditambah Rp3 miliar, sehingga totalnya Rp3,7 miliar. Jadi teknisnya ada sama OPD terkait, dan tentu prioitas,”ungkapnya. Perwakilan warga, H Suleman Abbas menjelaskan, belum ada solusi untuk mengatasi banjir yang sudah bertahun-tahun terjadi. Apalagi, kata dia, saat hujan baru-baru ini, kembali banjir. “Tanggul yang sudah dibangun sebelumnya jebol sekitar 20 meter. Belum lagi air dari gunung menyebabkan rumah kami tergenang hingga sekarang,” kata Suleman.

Perwakilan warga tersebut menawarkan solusi kepada pemerintah kota untuk membangun waduk mini dan saluran air baru. “Saluran yang ada sekarang usianya sekitar 30 tahun,” ungkapnya. Selain itu, penyebab tanggul jebol karena derasnya air dari gunung, sedangkan saluran pembuangan sudah tidak mampu menampung debit air. “Ada lahan di belakang SD Negeri 28 bisa dialihkan air kesana, jika banjir terjadi,”katanya.

Tokoh masyarakat lainnya, H Rahim yang juga adalah mantan Kepala SMK Negeri 1 Parepare yang bermukim di wilayah tersebut menyebutkan, RW VII dan VIII sudah menjadi langganan banjir sejak dulu. Namun sampai sekarang belum ada penanganannya yang tepat, sehingga berdampak terhadap kenyamanan warga. “Masalah ini, sudah disampaikan setiap tahunnya dan sampai sekarang tidak ada tindak lanjut dan realisasinya,” kata Rahim.

Menyikapi keluhan warga, Kepala Dinas PUPR Parepare, H Laetteng mengatakan, pihaknya bersama Komisi III DPRD telah turun memantau kondisi di wilayah itu beberapa waktu lalu. “Apa yang disampaikan warga, kami sudah pikirkan. Namun kendalanya, jangan sampai air disalurkan ke sana, bersamaan naik air pasang membuat semakin parah lagi,” jelas Laetteng. Laetteng mengakui, pihaknya akan menurunkan tim konsultan perencana untuk mengamati kondisi sekitar. Sehingga jika dilakukan pembangunan, lokasi ini tidak lagi terdampak banjir, khususnya di RW VII dan RW VIII. (anj)