ASN Terlibat Pengiriman Senpi, BKPSDM Wajo Tunggu Putusan Pengadilan

  • Whatsapp
ASN Terlibat Pengiriman Senpi, BKPSDM Wajo Tunggu Putusan Pengadilan

PAREPOS.CO.ID, WAJO – Wah, ada-ada saja yang dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) asal Kabupaten Wajo. Bukannya menjadi contoh baik di masyarakat, malah terlibat dengan pengiriman senjata api (Senpi) secara ilegal. Asriyani seorang oknum ASN yang bekerja sebagai pegawai tata usaha di SMP Negeri 1 Sengkang, Kecamatan Tempe, kini harus berurusan dengan Tim Resmob Polda Sulsel di Cargo Bandara, karena menjadi salah satu pelaku pengiriman 3 senpi rakitan tujuan Jakarta.

Bupati Wajo, H Amran Mahmud menyayangkan ketelibatan salah satu oknum ASN di wilayahnya. “Kita harap agar para ASN hanya fokus menjalankan amanah sebagai abdi negara, untuk melayani masyarakat,”ujar Bupati Wajo H Amran Mahmud kepada Parepos Online melalui WhatsApp pribadinya, Kamis 27 Februari 2020.

Bacaan Lainnya

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Wajo, Drs Herman mengatakan, pihaknya masih mengikuti perkembangan kasus yang menimpa oknum ASN yang bekerja sebagai pegawai tata usaha di SMPN 1 Sengkang. BKPSDM hingga saat ini, belum menjatuhkan sanksi atas kasus tersebut. “Jika ditahan maka yang bersangkutan diberhentikan sementara dari statusnya sebagai ASN, sambil menunggu keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Baru kita proses penjatuhan hukuman disiplinnya,” kata Drs Herman.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Wajo AKP Bagas mengatakan, kasus ini ditangani Polda Sulsel. Ada beberapa tersangka ditahan saat dilakukan penggeledahan di home industri. Bagas menambahkan, Asriyani merupakan kakak dari 2 tersangka lainnya yang ditangkap yakni Charil Anwar (39) dan Adel Ismawan (47). “Dari hasil ekspos Wakpolda dengan media, yang saya baca itu, adeknya itulah yang mengirim dan merakit senpi. Dan menggunakan nama Asriyani saat melakukan pengiriman,”ujar AKP Bagas, Kamis 27 Februari 2020.

Seluruh pelaku saat ini, diamankan di Mako Polda Sulsel untuk diperiksa lebih lanjut. Oleh polisi, mereka disangkakan melanggar Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 15 Tahun 1951, juncto Pasal 55 KUHP. Mereka terancam hukuman penjara 10 tahun dan maksimal seumur hidup. (ima)