Sulawesi Barat

Kerjasama Kemendagri, Pemkab Gelar Bimtek LPPD di Makassar

PAREPOS.CO.ID, MAJENE–Bupati Majene, Fahm Massiara menghadiri pembukaan bimbingan teknis (Bimtek) Penyusunan dan Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 2019 Kabupaten Majene bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri RI, tahun anggaran 2020 berlangsung di Hotel Aerotel Smile Makassar.

Kegiatan tersebut akan dilaksanakan dari tanggal 24-26 Januari 2020.Selain dihadiri Bupati Majene, Sekda Majene turut pula hadir staf ahli, asisten, pimpinan OPD, camat dan juga Narasumber dari Dirjen Kemendagri serta 120 Peserta Bimtek dari setiap OPD yang ada.

Melalui release bagian protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Majene menyampaikan, bimtek tersebut diawali laporan panitia, Asisten I Setda Majene, Hj Nadhlah B Fattah menjelaskan tujuan pelaksanaan Desk LPPD ini memberikan pemahaman kepada peserta tentang metode dan teknik penyusunan LPPD serta dapat mengolah, merumuskan dan menyusun data / bahan LPPD pada setiap OPD sesuai indikator kinerja kunci (IKK) yang telah ditentukan.

Sedangkan sasaran yang hendak dicapai adalah peserta diharapkan mampu memahami tata cara penyusunan LPPD serta dapat mengolah, merumuskan dan menyusun data / bahan LPPD dengan baik dan terukur.

Loading...

Bupati Majene, Fahmi Massiara yang sekaligus membuka secara resmi Desk LPPD mengatakan LPPD merupakan salah satu wujud laporan atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disampaikan secara berjenjang kepada Menteri Dalam Negeri.

Tentunya dengan melalui Gubernur Sulawesi Barat sekali dalam setahun yang akan ditindaklanjuti demi optimalisasi kinerja Pemerintah Kabupaten Majene ke depan.

Maka, terkait hal tersebut salah satu kewajiban konstitusional Kepala Daerah adalah penyusunan LPPD oleh OPD harus informative, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga OPD bertanggung jawab dan berupaya semaksimal mungkin melakukan perbaikan dan mengatasi berbagai kendala yang bersifat internal khususnya data yang diperlukan sesuai indikator kinerja kunci dan urusan yang dilaksanakan.

Selain itu LPPD juga menggambarkan pencapaian kinerja pemerintahan secara utuh selama satu tahun anggaran, ataupun selama masa jabatan Kepala Daerah. (edy)

Loading...
Loading...

TRENDING

To Top