YM2PIS- BPBD Gelar Workshop Peralatan dan Perlengkapan Bencana

  • Whatsapp
YM2PIS- BPBD Gelar Workshop Peralatan dan Perlengkapan Bencana

PAREPOS.CO.ID, MAJENE–Badan Penanggulanan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Majene kerjasama dengan YM2PIS menggelar workshop peralatan dan perlengkapan bencana, selama dua hari berturut-turut, Sabtu-Minggu 14-15 Desember 2019 berlangsung di hotel Amasi Barane Kecamatan Banggae Timur, Majene dan dilanjutkan peraktek di Kantor BPBD Kabupaten Majene di Deteng-deteng Kecamatan Banggae.

Ketua YM2PIS sekaligus pihak penyelenggara, Ardedy Hamzah mengatakan, dasar hukum dari pelaksanaan kegiatan tersebut antara lain adalah undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana serta peraturan kepala BNPB nomor 13 tahun 2008 tentang pedoman manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana. Selain itu, juga didasari perda APBD Kabupaten Majene nomor 3 tahun 2018 tentang penetapan APBD Kabupaten Majene tahun 2019.

Bacaan Lainnya

Sedangkan tujuan dari kegiatan tersebut antara lain untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam mengetahui peralatan dan perlengkapan serta meningkatkan kemampuan peserta untuk melakukan kegiatan dan perencanaan tanggap darurat.

“Karena itu, setelah kegiatan workshop ini dilaksanakan peserta diharapkan dapat meningkatkan kemampuannya untuk mengetahui peralatan dan perlengkapan bencana yang digunakan pada saat ada bencana”, ungkapnya.

Sementara sasaran peserta tersebut terdiri dari berbagai unsur. Seperti dari polres Majene, kodim 1401, RSUD, Dinkes, BPBD, PMI, Syahbandar, Satpol PP serta dari kalangan masyarakat dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang.

Pada acara pembukaan hadir Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Majene, Drs Ilhamsyah, Kabid Kedaruratan dan Logistik pada BPBD Majene, Gunawan serta undangan lainnya termasuk pemateri. Menurut Ilhamsyah, Kabupaten Majene masuk dan menjadi perhatian serius pihak pemerintah pusat terhadap potensi atau rawan bencana. Bahkan lanjutnya, dari sekitar 500 daerah di Indonesian Majene masuk dalam kategori tujuh besar daerah rawan bencana. Sehingga mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat melalui BNPB. (edy)

Pos terkait